PARBOABOA, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Pandjaitan memimpin rapat membahas polusi udara di Jabodetabek hari ini, Jumat, 18 Agustus 2023.
Dalam rapat itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebut jika Luhut meminta agar seluruh pegawai kementerian untuk menerapkan work from home (WFH).
Menurutnya, penerapan WFH ini dilakukan guna mengurangi polusi udara yang selama beberapa waktu belakangan memiliki kualitas yang buruk.
Namun, Heru mengatakan jika ia belum mengetahui kapan tepatnya kebijakan tersebut akan diberlakukan karena masih dalam proses pembahasan.
Dia mengungkapkan, selain WFH, Menkomarves turut meminta agar pihak Ditlantas Polri untuk memperketat aturan ganjil genap dan kembali mengkaji soal tarif parkir kendaraan.
Sementara itu, lanjutnya, untuk pegawai di Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta akan mulai menerapkan WFH pada Senin, 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023.
Uji coba kebijakan ini akan berlangsung selama 3 bulan dengan skema 50% WFH dan 50% lainnya work from office (WFO).
Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat mengurangi tingkat polusi udara di Ibu Kota sekaligus mengurangi kemacetan yang hingga kini belum teratasi.
WFH saat KTT ASEAN
Sebelumnya, Pemprov DKI akan melakukan uji coba WFH bagi ASN yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat jelang KTT ASEAN di Jakarta.
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengungkapkan, ASN yang menerapkan WFH itu meliputi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, RSUD, Puskesmas hingga perangkat kelurahan.
WFH akan mulai diberlakukan pada Senin pekan depan dengan skema 50 persen WFH dan 50 persen WFO, sedangkan saat KTT ASEAN pada 4-7 September, skema penerapan WFH akan bertambah menjadi 75 persen.
Sigit menyebut, skema 75% ini berlaku untuk sejumlah kantor pemerintah yang lokasinya berdekatan dengan tempat penyelenggaraan KTT ASEAN.
Kendati demikian, ia memastikan bahwa penerapan WFH tersebut tidak akan berdampak apapun terhadap pelayanan publik karena seluruh tugas tetap dikerjakan sebagaimana mestinya.
Pembelajaran Jarak Jauh
Tak hanya WFH bagi pegawai, Pemprov DKI Jakarta juga akan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk sekolah yang berdekatan dengan lokasi KTT ASEAN.
Sistem PJJ itu menggunakan skema kehadiran siswa sebanyak 50 persen sedangkan untuk tenaga pendidik atau guru tetap hadir dan beraktivitas 100 persen.
Selanjutnya, apabila penyelenggaraan KTT ASEAN berakhir, siswa dapat kembali melakukan pembelajaran tatap muka 100 persen.
