PARBOABOA, Jakarta – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, pada Senin (1/8/2025).
Mereka menyuarakan kekecewaan atas kenaikan anggaran DPR yang dianggap tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
Raymundus Yoseph Megu, Perwakilan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) dalam orasinya menyoroti fakta bahwa anggaran DPR tahun 2025 melonjak hingga 50 persen, dari Rp6,7 triliun pada 2024 menjadi Rp9,9 triliun.
"Angka tersebut adalah ironi, mengingat kinerja DPR tidak memuaskan dan masih jauhnya lembaga legislatif itu dari berbagai aspirasi rakyat," ujar Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI itu.
Alih-alih menunjukkan sikap meredakan ketegangan publik, Raymundus bilang pernyataan sebagian elit politik justru merepresentasikan bentuk komunikasi "politik yang menghina".
Mereka mengeluarkan pendapat yang cenderung provokatif dan meremehkan suara rakyat dengan anggapan bodoh, dangkal, atau tidak berdasar.
Karena itu, sambungnya, PMKRI periode 2024–2026 yang hadir dalam aksi ini menegaskan tujuh desakan utama, antara lain pertama, memangkas gaji dan tunjangan anggota DPR RI.
"Kedua, memberhentikan anggota DPR maupun pejabat BUMN yang berstatus mantan narapidana kasus korupsi. Ketiga, membatalkan berbagai bentuk pajak dan iuran yang dianggap membebani rakyat."
Selain itu, PMKRI juga mendesak percepatan legislasi sejumlah rancangan undang-undang penting, yakni RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, serta RUU Pekerja Rumah Tangga.
"Kami menilai ketiga regulasi itu krusial untuk melindungi hak-hak masyarakat sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi," tegas Raymundus.
Tak hanya itu, massa aksi juga menuntut pemerintah dan DPR memberikan perhatian lebih pada sektor pendidikan dengan menaikkan gaji dosen dan guru. Bagi mereka, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik merupakan investasi penting untuk masa depan bangsa.
Aksi mahasiswa ini berlangsung kondusif dan menandai babak baru gelombang protes terhadap DPR, yang dianggap semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
PMKRI menegaskan akan terus mengawal isu-isu tersebut hingga ada langkah nyata dari pemerintah dan DPR dalam memenuhi aspirasi publik.
Ribuan Personel Disiagakan
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa total 5.369 personel diterjunkan khusus untuk pengamanan di kawasan DPR, Senayan.
Kekuatan tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, serta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Susatyo menegaskan, pola pengamanan dilakukan secara humanis tanpa penggunaan senjata api.
Aparat, kata dia, hadir bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan menjamin agar aksi berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lain.
Ia juga mengingatkan agar massa aksi tetap menjaga ketertiban dengan tidak membakar ban, merusak fasilitas umum, maupun menutup akses jalan.
"Silakan menyampaikan pendapat, tetapi harus dalam koridor hukum dan ketertiban," ujarnya dalam keterangan yang diterima awak PARBOABOA hari ini.
Terkait rekayasa lalu lintas, Susatyo menyebutkan bahwa pengalihan jalur bersifat situasional menyesuaikan kondisi di lapangan.
Masyarakat diminta menghindari kawasan DPR selama aksi berlangsung dan menggunakan jalur alternatif yang tersedia.
Selain itu, ia mengimbau publik agar tidak mudah terpengaruh isu atau kabar bohong di media sosial yang dapat memicu keresahan.
"Jangan terprovokasi oleh informasi negatif. Mari bijak menerima berita dan tetap menjaga persatuan," pungkasnya.
