PARBOABOA, Jakarta - Lembaga penelitian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil survei nasional yang menggambarkan evaluasi publik dan para ahli terhadap kinerja Kabinet Merah Putih.
Hasilnya cukup mengejutkan di mana pemerintahan Prabowo-Gibran hanya memperoleh nilai rata-rata 3 dari 10, atau menandakan penurunan tajam dibandingkan hasil survei 100 hari pertama masa pemerintahan mereka.
Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyu Askar, menjelaskan bahwa survei ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik atas kinerja pemerintah.
Menurutnya, presiden di negara demokratis bukanlah figur yang bebas dari kritik. Ia menegaskan, evaluasi publik penting untuk menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan.
“Rata-rata nilainya ada di angka 3 dari 10. Kalau diibaratkan nilai sekolah, angka itu jauh di bawah standar kelulusan,” ujar Wahyu dalam pernyataan lengkap yang diterima awak PARBOABOA, Senin (20/10/2025).
Ia menambahkan, hasil ini menunjukkan penurunan signifikan dari survei sebelumnya, di mana Prabowo mendapat nilai 5 dari 10 dan Gibran 3 dari 10 saat evaluasi 100 hari pertama. Kini, Prabowo hanya mendapat poin 3, sementara Gibran turun menjadi 2 dari 10.
CELIOS menggunakan dua pendekatan dalam survei tersebut, yakni survei publik yang melibatkan 1.338 responden dari berbagai daerah di Indonesia, dan survei expert judgement yang melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga media nasional.
Kedua pendekatan itu memperlihatkan pola penilaian yang serupa, yakni rendahnya kepercayaan terhadap efektivitas kebijakan dan kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam satu tahun terakhir.
Dari survei publik, 43% responden menilai kinerja pemerintahan cukup buruk, 26% buruk, dan 29% sangat buruk. Sementara itu, 80% responden menilai rencana kebijakan pemerintah belum sesuai dengan kebutuhan publik.
Dalam hal pemenuhan janji politik, 56% menyebut hanya sebagian kecil janji yang terealisasi, dan 43% menyatakan tidak ada janji yang berhasil ditunaikan.
Temuan dari kelompok pakar juga menunjukkan hasil serupa. Sebanyak 29% jurnalis memberi nilai 1 dari 10 atau “sangat buruk”, 14% memberi nilai 2, dan 20% memberi nilai 3. Hanya 2% yang memberi nilai 8 dan 1% yang memberi nilai 9, tanpa ada yang memberi nilai sempurna.
Peneliti CELIOS Muhammad Saleh menegaskan, “ada korelasi kuat antara penilaian publik dan para ahli. Keduanya menunjukkan penurunan kepercayaan yang signifikan terhadap kinerja pemerintahan dalam setahun terakhir.”
Survei juga mengungkap sektor-sektor yang dinilai paling bermasalah selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebanyak 19% responden menyoroti penegakan hukum dan HAM, 17% menilai sektor lingkungan belum ditangani dengan baik, diikuti oleh ekonomi (14%), pendidikan (14%), kesehatan (11%), sosial (11%), infrastruktur (7%), dan pertanian (7%).
Selain itu, CELIOS mencatat penurunan elektabilitas Prabowo hingga 34%, yang mencerminkan berkurangnya kepercayaan publik akibat ketidaksesuaian antara janji politik dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Menurut para peneliti, melemahnya kepercayaan publik ini juga dipicu oleh berbagai peristiwa dalam delapan hingga sembilan bulan terakhir yang dinilai mencerminkan lemahnya koordinasi antar kementerian dan kebijakan yang tidak konsisten.
Desakan Evaluasi
Peneliti CELIOS, Galau D. Muhammad, menilai hasil survei ini harus menjadi peringatan keras bagi Presiden Prabowo. Ia menilai perlunya reshuffle kabinet dan pemangkasan nomenklatur kementerian yang dianggap gemuk dan tidak efisien.
Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 140 pejabat publik, mulai dari menteri, wakil menteri, utusan presiden hingga penasihat presiden, yang dinilai perlu dievaluasi.
“Tidak bisa tidak, pemerintah harus memangkas nomenklatur kementerian. Survei kami menunjukkan 96% panel ahli sepakat perlu pergantian menteri, dan 98% setuju dilakukan pemangkasan struktur kabinet,” ujar Galau.
Ia menambahkan, publik kini menunggu langkah konkret pemerintah, bukan sekadar retorika politik.
“Warna merah dalam hasil survei ini adalah simbol rapor merah. Publik menanti tindakan nyata dari Presiden untuk memperbaiki keadaan,” katanya.
CELIOS juga memaparkan 10 pejabat dengan kinerja terburuk berdasarkan hasil survei, antara lain:
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
- Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana
- Menteri HAM Natalius Pigai
- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
- Menteri Kebudayaan Fadli Zon
- Menteri Pariwisata Widiyanti Putri
- Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan
- Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko
- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto
- Menteri ATR Nusron Wahid
Media Wahyu Askar menegaskan bahwa hasil survei ini bukan opini CELIOS, melainkan cerminan dari suara masyarakat yang dikumpulkan melalui metodologi ilmiah. Ia berharap pemerintah tidak menutup telinga terhadap kritik.
“Studi ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan, tetapi agar pemerintah bisa menerima hasil ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Presiden harus bersikap dewasa dalam berdemokrasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut Prabowo tetap bekerja keras tanpa mengenal hari libur. Ia menilai berbagai program, terutama di sektor pangan, menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.
“Prabowo tidak punya tanggal merah. Semua yang dikerjakan diarahkan untuk kepentingan rakyat,” kata Sjafrie.
Di tengah penurunan kepercayaan publik dan sorotan tajam terhadap kinerja kabinet, masyarakat kini menanti apakah Prabowo-Gibran benar-benar akan menjawab “rapor merah” ini dengan langkah nyata.
Tindakan konkret dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat sangat dibutuhkan daripada janji politik yang bersifat sesaat.
