PARBOABOA – Calon presiden hasil musyawarah rakyat yang digelar di 34 Provinsi akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo pada 2023. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Nasional Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) Panel Barus.
Panel mengatakan, sebelum mengumumkan nama capres ke publik, pihaknya akan berkonsultasi dengan Presiden Jokowi selaku pembina organisasi relawan pendukung.
"Kita lihat dulu hasil Musra, habis itu kita konsultasi dengan Pak Jokowi, habis itu kita tentukan deklarasi (capres) akhir Lebaran. Kan Musra berakhir Maret, habis itu puasa, habis itu Lebaran, itu dia waktunya [deklarasi], Mei (2023) mungkin itu," kata Panel dalam konferensi pers Musra di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (20/8/2022).
Panel menyebutkan, panitia Musra hanya akan mengumumkan satu nama calon presiden tanpa calon wakil presiden. Ia mengatakan bahwa arahan Jokowi menjadi dasar bagi panitia Musra.
"Semua yang disampaikan Jokowi menjadi basis tindakan kami. Semua yang menjadi arahan presiden akan menjadi dasar bagi kami bertindak," katanya.
Musyawarah yang digagas oleh sekelompok relawan Jokowi ini akan segera diselenggarakan secara maraton di 34 Provinsi. Musra pertama akan dilangsungkan di Bandung, Jawa Barat pada 28 Agustus 2022.
Menurut panitia, Musra akan menjadi wadah bagi masyarakat dari berbagai lapisan untuk bisa menyampaikan aspirasi dalam rangka menyambut Pemilu serentak 2024. Setiap peserta akan diberi kesempatan untuk mengusulkan nama calon Presiden pilihan.
