PARBOABOA, Jakarta – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyoroti realisasi anggaran peningkatan kewaspadaan dan peningkatan kualitas penanganan konflik sosial pada APBD 2021.
Dalam keterangannya, Legislator PDIP ini membeberkan, serapan anggaran penanganan konflik sosial di Jakarta pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta mencapai 99,09 persen dari Rp 4,6 miliar.
Anggaran yang cukup besar tersebut dinilai belum efektif lantaran tawuran tetap terjadi dan masih saja tidak dapat diungkap penyebabnya.
"Persoalan yang berulang dan tidak pernah kunjung kita temukan solusinya. Harusnya jauh hari sebelum terjadi sesuatu harus bisa dilakukan prediksi, kita cari akarnya. Masa Jakarta berpuluh tahun tidak bisa menemukan akar persoalan tawuran," ujar Gembong di Jakarta, Jumat (2/9/2022) dikutip dari Antara.
Gembong merincikan, berdasarkan evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan di Bogor, tertulis serapan anggarannya mencapai 99,09 persen.
Kendati demikian, lanjut Gembong, Kesbangpol tidak menyertakan secara detail soal realisasi anggaran tersebut terkait tujuan menekan angka tawuran di Jakarta. Padahal, konflik sosial itu sudah memakan korban jiwa.
Oleh karenanya, Legislator PDIP ini berharap Kesbangpol DKI dapat menjalankan tupoksinya, terlebih dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan sosial yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.
"Sehingga tahun depan kita bisa prediksikan apa yang dibutuhkan pak Taufan (Bakri, Kepala Badan Kesbangpol) untuk mengantisipasi itu (tawuran). Kami minta harus bisa mendeteksi potensi kerawanan Jakarta," tuturnya.
Di pihak yang sama, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta A Nasrullah memberikan usulan kepada Kesbangpol agar membuat survei untuk mengetahui faktor penyebab seringnya terjadi tawuran di ibu kota. Sehingga nantinya Kesbangpol bisa mudah untuk membuat program antisipasi.
"Survei sebagai alat analisa untuk mengetahui kondisi permasalahan, sehingga tugas pak Taufan untuk menjadikan bangsa ini aman dan tidak terpecah-pecah itu bisa dilakukan dari hasil survei," kata Nasrullah.
Terpisah, Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri mengklaim pihaknya sudah pernah membuat survei yang dijalankan oleh tim pemantau pencegahan konflik. Akan tetapi, hasilnya tetap saja belum optimal.
Taufan juga berjanji akan membuat terobosan dengan menggandeng Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) lainnya untuk mengungkap penyebab di balik maraknya tawuran yang terjadi di ibu kota.
"Ini (tawuran) sebuah rantai yang panjang dan bukan hanya Kesbangpol DKI yang mengerjakan tapi ada runtunan yang harus semua lini bergerak. Sebab tugas Kesbang hanya sosialisasi," tutur Taufan.
Belum lama ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyoroti banyaknya kasus pengeroyokan hingga tawuran sepanjang pembelajaran tatap muka (PTM) digelar sejak awal tahun 2022.
Dalam catatan KPAI, dua wilayah di DKI Jakarta masuk ke dalam daftar wilayah yang tercatat peristiwa tawuran pelajar, yakni Jakarta Timur (Jaktim) dan Jakarta Selatan (Jaksel).
Komisioner KPAI Ai Maryati Solihah mengatakan, tawuran dipicu oleh kondisi perubahan sosial dan budaya di kalangan anak muda yang semakin bergeser akibat dampak dari pandemi Covid-19 serta imbas dari perkembangan teknologi informasi.
Dalam hal ini, lanjut Ai, peran keluarga sangat penting sebagai pertahanan utama atau benteng perlindungan anak. Ia menilai, kualitas pengasuhan dan pengawasan menjadi kunci utama untuk mencegah tawuran yang kerap memakan korban jiwa.
"Tentu kalau kami mempertanyakan bagaimana anak bisa terlibat, di situ dalam konteks pengawasan keluarga. Karena dalam benteng pertahanan kualitas pengasuhan keluarga yang baik, insyaAllah indikasi-indikasi masuk dalam situasi seperti itu bisa tercegah," ucap Ai, Senin, (30/05/2022) dikutip dari tempo.
