PARBOABOA, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Pemerintah Pusat akan memberikan hadiah Rp 10 miliar kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang berhasil menurunkan inflasi di bawah level nasional usai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sri Mulyani mengatakan bahwa hadiah tersebut akan diberikan nantinya kepada 10 Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mampu mengendalikan inflasinya. Dana itu akan diberikan melalui skema Dana Insentif Daerah (DID).
“Kita mungkin akan melihat kemungkinan berikan Rp 10 miliar bagi masing-masing daerah yang bisa menurunkan (inflasi). Top 10 paling rendah di provisi, Kabupaten dan Kota,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/09/2022).
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga laju inflasi imbas kenaikan harga BBM. Untuk mencapai hal tersebut, salah satunya adalah peran dari Pemda. Ia menjelaskan pemerintah sebenarnya telah memberikan hadiah kepada daerah melalui DID beberapa tahun terakhir. Dengan kata lain, insentif ini bukan yang pertama kali akan diberikan kepada Pemda.
Sri Mulyani menghimbau agar Pemda segera menggunakan 2% Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mengatasi terjadinya lonjakan harga barang imbas kenaikan BBM.
“Bisa digunakan untuk berbagai hal, bantu transportasi di daerah masing-masing untuk bisa meredam kenaikan harga BBM. Atau bisa memberi langsung intervensi distribusi. Itu kami harapkan dari Pemda melakukan itu,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menjelaskan, pada DAU dan DBH total nilai mencapai Rp 2,7 triliun. Sedangkan dana tidak terduga di daerah sebesar Rp 9.5 triliun. Dana tersebut bisa digunakan untuk meredam dampak inflasi usai kenaikan harga BBM.
“Diharapkan Pemda bisa menggunakan secara cepat tepat dan akuntabel. Untuk bisa menangani potensi dari kemungkinan kenaikan harga-harga dan juga bahkan bisa dipakai untuk bansos,” ujarnya.
