PARBOABOA – Konfrensi Tingkat Tinggi Association of Southeast Asian Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (KTT ASEAN) memutuskan tak mengundang perwakilan junta militer Myanmar dalam KTT yang digelar hari ini, Rabu (26/10/2021).
ASEAN tak mengundang pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing setelah mayoritas negara ASEAN, termasuk Indonesia, menganggap junta militer Myanmar tak serius memenuhi lima poin konsensus yang disepakati ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).
Presiden Joko Widodo mengatakan sangat menyayangkan tindakan negara Myanmar yang dinilai tidak menghargai niat baik anggota ASEAN untuk membantu menyelesaikan krisis politik di negara itu.
"Sayangnya, uluran tangan keluarga ini tidak disambut baik oleh junta militer Myanmar. Pemerintah Myanmar sampai saat-saat akhir KTT masih belum memberikan Akses yang diminta oleh Utusan Khusus ASEAN," ucap Jokowi dalam KTT tersebut, Selasa (26/10).
"Kita memang harus tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip non-interference, namun di pihak lain, kita berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain dalam Piagam ASEAN, seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional," kata Jokowi menambahkan.
Ketua ASEAN saat ini, Brunei, memutuskan untuk tak mengundang Min Aung Hlaing karena tindakan Myanmar tersebut membuat sebagian anggota lainnya menentang kehadirannya. Anggota ASEAN menganggap Min Aung Hlaing tak layak diundang karena tidak menjalankan lima konsensus yang disepakati dalam KTT yang disepakati sebelumnya di Jakarta pada April lalu.
Adapun poin konsensus yang diajukan itu ialah, kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, dialog konstruktif untuk mencari solusi damai, dan ASEAN akan memfasilitasi proses mediasi.
Konsensus itu juga menyebut ASEAN harus diberikan akses untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Center). Di samping itu, ASEAN juga bakal mengirimkan utusan khususnya ke Myanmar.
Namun Myanmar tak menunjukkan progres pemenuhan kelima poin konsensus itu. Junta Myanmar juga enggan mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, bertemu dengan Penasihat Negara yang dikudeta, Aung San Suu Kyi, sebagai bagian dari proses dialog.
Utusan khusus ASEAN itu dikabarkan hanya diizinkan bertemu dengan mantan Wakil Presiden Henry Van Thio dan mantan Ketua Majelis Rendah T. Khun Myat.
Walaupun demikian, ASEAN tetap memberikan kesempatan bagi Myanmar untuk menunjuk wakil non-politik untuk menghadiri KTT ASEAN hari ini.
"Myanmar telah diundang pada level non-politik. Namun, sampai pelaksanaan KTT, Myanmar tidak menyampaikan wakilnya pada level non-politik. Screen untuk Myanmar juga tetap disiapkan. Myanmar adalah anggota ASEAN," tutur Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam press briefingnya pada Selasa (26/10).
- Junta militer Myanmar Marah
Keputusan ASEAN yang tak mengundang Myanmar dalam KTT ASEAN membuat Junta militer Myanmar geram. Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan karena tak diundang dalam KTT ASEAN.
Menurut junta militer Myanmar, keputusan asosiasi negara Asia Tenggara untuk tak mengundang Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pemimpin Myanmar saat ini sama saja dengan meremehkan hak negara itu sebagai anggota ASEAN. Mereka juga dengan tegas menolak tidak diikutsertakan dalam pertemuan tersebut.
"Myanmar sebagai negara anggota ASEAN memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam KTT ASEAN mendatang dan KTT terkait, karena Piagam ASEAN menjamin kesetaraan semua anggota ASEAN, dan dengan demikian tingkat perwakilan yang sama di pertemuan ASEAN dengan sesama negara anggota," kata Kementerian Luar Negeri Myanmar melalui pernyataan sebelum KTT ASEAN dimulai.
