PARBOABOA, Jakarta - Kelaparan yang berulang di Papua menggugah seruan untuk tindakan pemerintah. Data BPS dan berbagai sumber menunjukkan pola kelaparan yang pernah terjadi di berbagai wilayah Papua, seperti Kuyawage, Jayawijaya, Paniai, Sinak, Ilaga, Kurima, dan lainnya. Puluhan hingga ratusan orang telah meninggal akibat bencana kelaparan ini.
Misalnya kelaparan di Papua pernah terjadi pada Agustus 1982 yang melanda wilayah Kuyawage, Jayawijaya. Saat itu, 112 orang meninggal.
Lalu pada 1984, sebanyak 231 orang meninggal akibat kelaparan di Paniai. Dua tahun kemudian, tepatnya Juni 1986, kelaparan melanda Kurima, Jayawijaya dengan 169 orang meninggal.
Pada 1997, kelaparan terjadi di Sinak dan Ilaga, Puncak Jaya yang menewaskan 24 orang. Setahun kemudian, April 1998, wilayah Kurima, Jayawijaya, 60 orang akibat kelaparan.
Di Yakuhimo, Desember 2005, kelaparan menyebabkan 55 orang meninggal. Empat tahun kemudian, tepatnya September 2009, di wulayah yang sama, 92 orang meninggal kelaparan.
Sementara di Lany Jaya juga mengalami bencana kelaparan pada Juni 2015. Sebanyak 11 orang meninggal. Pada Agustus 2022, di wilayah yang sama, 4 orang meninggal karena kelaparan.
Data terakhir menyebut, kelaparan menimpa wilayah Agandugume, Puncak pada Juli 2023 dengan enam orang meninggal.
Pakar Kebijakan Publik dan CEO Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, menilai kematian akibat kelaparan sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam menjaga rakyatnya. Anggaran negara yang besar, termasuk APBN dan alokasi dana desa, seharusnya mampu merangkul koordinasi dan sinergi yang lebih baik dalam penanganan kelaparan.
Meski infrastruktur massif telah dibangun di Papua, pertanyaan muncul mengapa hal ini belum mampu memberikan bantuan saat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi kelaparan. Pembangunan Gedung Logistik oleh Presiden Jokowi di Papua Tengah dianggap hanya mengatasi dampak jangka pendek.
Achmad mengusulkan sejumlah langkah solutif untuk mengatasi kelaparan di Papua:
Langkah Jangka Pendek:
Bantuan Pangan dan Air: Kolaborasi dengan LSM dan organisasi kemanusiaan untuk mempercepat penyaluran bantuan pangan dan air ke daerah terdampak serta menghindari kekacauan distribusi.
Langkah Jangka Panjang:
Menurut Achmad, ada sejumlah langkah yang bisa ditempuh pemerintah, di antaranya:
1. Penguatan Pertanian: Investasi berupa food estate harus diberikan pada pertanian lokal dengan pelatihan, dukungan teknis, dan pengembangan tanaman unggul. Diversifikasi tanaman dapat mengurangi risiko kelaparan.
2. Infrastruktur dan Transportasi: Pembangunan infrastruktur harus terfokus pada daerah rawan kemiskinan ekstrim, dengan pengembangan jalan, jembatan, dan transportasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.
3. Pengentasan Kemiskinan: Program sosial dan ekonomi harus difokuskan pada pengentasan kemiskinan melalui dukungan usaha mikro dan kecil serta pelatihan keterampilan.
4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang ketahanan pangan dan manajemen risiko harus ditingkatkan untuk meningkatkan resiliensi.
Papua, sebagai bagian integral Indonesia Merdeka, memerlukan perhatian dan tindakan serius untuk mengatasi kelaparan yang terus berulang. Tantangan ini mengharuskan pemerintah untuk merumuskan solusi komprehensif dan berkelanjutan guna memberikan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga Papua.
