PARBOABOA, Jakarta - Gerbong koalisi presiden dan wakil presiden RI terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mulai mencuat ke publik.
Sejak awal, Prabowo-Gibran didukung oleh empat partai parlemen, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Komposisi partai koalisi mulai berubah. Beberapa partai yang semula berseberangan pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, satu per satu merapat ke kubu pemenang.
Partai Nasdem, misalnya, sudah secara resmi memproklamirkan dukungannya untuk Prabowo-Gibran pada Kamis (25/4/2024). Sehari sebelumnya, PKB lebih dulu menyatakan kesiapannya untuk berlayar bersama pemerintahan baru.
Diketahui, pada Pilpres 2024, Nasdem, PKB, dan PKS merupakan partai-partai yang bersatu dalam Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
Dari ketiganya, hanya PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap, apakah bakal mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, atau berada di luar sebagai oposisi.
"Kan sudah pengalaman dua periode kemarin di luar," kata Aboe Bakar Alhabsyi, Sekjen PKS, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Selain PKS, PDI Perjuangan hingga kini juga masih bungkam. Pada Pilpres 2024, PDI-P bersama PPP menjagokan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres-cawapres.
Berdasarkan hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU, PPP gagal ke Senayan. PPP hanya memperoleh 3,87 persen suara.
Partai besutan Muhammad Mardiono tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.
Dengan demikian, sejauh ini, partai politik yang mengisi gerbong koalisi Prabowo-Gibran menjadi enam, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Partai Nasdem, dan PKB.
Sedangkan, PDI-P dan PKS hingga kini diproyeksikan akan bersatu di gerbong oposisi. Walaupun komposisi tersebut berpeluang akan berubah selama Prabowo-Gibran belum resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI.
Tambahan dukungan Partai Nasdem dan PKB membuat partai koalisi pemerintahan mengantongi total 63,64 persen suara sah nasional.
Dengan demikian, jumlah kursi koalisi Prabowo-Gibran diperkirakan memperoleh 417 kursi atau 71,89 persen dari total 580 kursi di DPR RI.
Komposisi yang terbentuk sampai saat ini memantik pertanyaan masyarakat terkait, apakah PDIP dan PKS tetap berdiri teguh di luar lingkaran pemerintahan?
DNA Oposisi PDIP dan PKS
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan PDIP dan PKS seharusnya kompak menempuh jalan oposisi.
Keputusan berseberangan dengan pemerintah oleh kedua partai ini tentu bermaksud untuk menjaga iklim demokrasi tetap sehat.
Lebih lanjut, Ujang menegaskan, PDIP dan PKS memiliki DNA oposisi yang sangat kuat. PDIP memiliki pengalaman selama 10 tahun sebagai oposisi.
Demikian pula dengan PKS, yang hingga kini masih menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi.
"Jika demokrasi mau tetap sehat," jelasnya, "PDIP dan PKS harus berani mengambil posisi oposisi. Kalau semua masuk koalisi Prabowo-Gibran, maka demokrasi akan berjalan pincang," jelas Ujang kepada PARBOABOA, Selasa (30/04/2024).
Sementara itu, peneliti FORMAPPI, Lucius Karus, menilai PDIP dan PKS yang akan berada di gerbong oposisi tidak harus bermitra secara semi formal seperti yang dilakukan oleh parpol koalisi pendukung pemerintah.
"Selama ini," katanya, "parpol-parpol oposisi dipersatukan oleh kesamaan sikap terhadap isu tertentu. Jadi, kerja sama oposisi itu berdasarkan isu, bukan dengan pakta kerjasama," jelasnya kepada PARBOABOA, Selasa (30/04/2024).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, mungkin saja PDIP dan PKS sama-sama menjadi oposisi tanpa perlu harus bersepakat atau membangun kesepahaman terlebih dahulu.
Menurut Lucius, yang mempersatukan kedua partai tersebut hanyalah isu yang akan bergulir nantinya. Kerja sama antar mereka lebih pada kerjasama atas dasar isu tertentu.
"Kalau memiliki sikap yang sama, maka keduanya akan berjuang bersama," ujarnya.
Ia mencontohkan PDIP, Gerindra, dan Hanura. Saat menjadi oposisi, ketiga partai tersebut tidak memiliki kesepakatan kerjasama. Tetapi, mereka selalu bisa bersama dalam menyikapi suatu isu.
"Tapi semuanya kembali kepada PDIP dan PKS. Keduanya bisa juga mengikat hubungan kerja sama semacam kesepakatan tertentu, walaupun itu rasanya sulit karena ideologi keduanya cukup berbeda," pungkasnya.
Jika PDIP dan PKS menjadi oposisi, Lucius melihat kedua partai tersebut memiliki pengalaman yang luar biasa pada posisi tersebut, “keduanya akan lebih mudah bersinergi dalam membangun kekuatan perlawanan di parlemen pada isu-isu tertentu," tutupnya.
Editor: Norben Syukur
