PARBOABOA, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akhirnya angkat suara di tengah memanasnya situasi politik dan sosial dalam beberapa hari terakhir.
Gelombang demonstrasi yang merebak di sejumlah daerah, termasuk Jakarta, bahkan sempat diwarnai aksi anarkis yang meresahkan masyarakat.
Dari Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kebebasan berpendapat, namun sekaligus menutup ruang bagi tindakan perusakan dan kekerasan.
Pernyataan resmi Presiden disampaikan pada Minggu (31/8/2025) dengan disaksikan para pimpinan lembaga tinggi negara serta jajaran ketua umum partai politik, baik dari barisan koalisi maupun nonkoalisi.
Sejumlah tokoh tampak hadir, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta seluruh pimpinan partai politik pendukung pemerintah.
Kehadiran Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang selama ini berada di luar koalisi, menjadi perhatian khusus.
Momen ini memperlihatkan keseriusan seluruh pihak dalam menghadapi perkembangan situasi nasional yang berpotensi mengganggu stabilitas.
Hormati Aspirasi, Tolak Kekerasan
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sebagai hak yang dijamin undang-undang maupun kovenan internasional.
Aspirasi masyarakat, katanya, merupakan inti dari demokrasi. Namun, ia memberi garis tegas bahwa kebebasan tersebut tidak boleh diwujudkan dengan cara-cara yang merugikan orang banyak.
“Penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai. Jika sudah mengarah pada anarkisme, penjarahan, bahkan tindakan terorisme, maka negara wajib hadir untuk melindungi rakyat,” ujar Prabowo.
Ia juga menekankan agar aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, bertindak tegas namun tetap dalam koridor hukum.
Negara, menurutnya, berkewajiban melindungi masyarakat serta fasilitas umum yang dibiayai dari uang rakyat.
Tindakan Tegas bagi Elit Politik dan DPR
Tidak hanya menyinggung aksi massa, Prabowo juga menyampaikan langkah korektif terhadap para wakil rakyat.
Dari laporan yang diterimanya, para ketua umum partai politik sepakat memberi sanksi keras bagi kader yang dinilai membuat pernyataan provokatif hingga memicu keresahan publik.
Mulai 1 September 2025, sejumlah anggota DPR bahkan resmi dicabut keanggotaannya oleh partai masing-masing.
Selain itu, pimpinan DPR memutuskan untuk membatalkan beberapa kebijakan kontroversial, termasuk besaran tunjangan dan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri.
“Para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegas Prabowo, mengingatkan kembali pentingnya tanggung jawab moral yang melekat pada jabatan wakil rakyat.
Ruang Dialog dengan Masyarakat
Untuk meredam gejolak, Presiden menginstruksikan pimpinan DPR segera membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan berbagai elemen bangsa.
Dengan begitu, aspirasi dapat langsung disalurkan tanpa harus turun ke jalan yang berpotensi menimbulkan kericuhan.
Prabowo juga menekankan pentingnya transparansi dalam pemerintahan. “Saya minta seluruh kementerian dan lembaga siap menerima koreksi. Aspirasi akan kita dengarkan, dicatat, dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Presiden Prabowo menyerukan agar seluruh rakyat menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi.
Ia menegaskan, bangsa Indonesia sedang berada di ambang kebangkitan, sehingga persatuan nasional harus dijaga dengan penuh kesadaran.
“Kalau merusak fasilitas umum, artinya sama saja menghamburkan uang rakyat. Mari kita gotong royong menjaga bangsa ini, sebagaimana semangat nenek moyang kita,” kata Prabowo.
Ia juga mengingatkan bahwa ada potensi campur tangan kelompok yang tidak menginginkan Indonesia maju dan sejahtera.
Karena itu, kewaspadaan harus ditingkatkan di semua lini. “Jangan mau kita diadu domba. Mari kita perbaiki kekurangan bersama, dengan semangat gotong royong,” tutupnya.
Klarifikasi Soal Tuduhan Makar
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan penjelasan terkait pernyataan Presiden yang sempat menyebut adanya gejala makar dalam aksi-aksi demonstrasi.
Menurutnya, publik tidak perlu menginterpretasikan pernyataan tersebut secara berlebihan.
“Bapak Presiden hanya memberi atensi agar kita semua tetap waspada,” kata Sjafrie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari yang sama.
Ia menjelaskan bahwa pernyataan Prabowo dimaksudkan untuk memberikan gambaran luas terkait kondisi bangsa.
“Kita tidak boleh berandai-andai. Presiden memberi satu gambaran yang luas, baik dalam situasi baik maupun tidak baik,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam pidatonya, Prabowo sempat menyinggung bahwa aksi ricuh mulai menunjukkan tanda-tanda mengarah pada upaya makar dan terorisme.
Ia pun memerintahkan aparat TNI-Polri bertindak tegas terhadap pelaku penjarahan dan perusakan fasilitas umum.
“Kepada pihak Polisi-TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusakan fasilitas umum, penjarah rumah individu atau sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” tandasnya.
