PARBOABOA, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk memberikan keterangan mengenai persoalan minyak goreng pada Senin (25/4).
Pemanggilan terhadap Mendag Lutfi dilakukan setelah Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen PLN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana dan tiga swasta lainnya sebagai tersangka kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng mentah (Crude Palm Oil/CPO).
"Senin kita akan undang Mendag, minta penjelasan soal minyak goreng lagi," kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat audiensi dengan 15 perwakilan buruh dan mahasiswa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4).
Terpisah, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengonfirmasi bahwa Komisi VI DPR akan mengadakan rapat kerja dengan Lutfi pada Senin (25/4). Menurutnya, rapat itu digelar guna mencari tahu perkembangan dari distribusi serta keberadaan bahan pokok di pasar.
Ia mengatakan, pemanggilan tersebut tidak akan membahas soal penetapan Mendag Lutfi sebagai tersangka kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak CPO.
"Ya, jadi memang Komisi VI [DPR], akan mengundang Mendag dalam rapat kerja untuk membahas bagaimana situasi, update dari pada pendistribusian dan keberadaan bahan pokok di pasar. Di samping membahas tentu hal-hal yang lain," tuturnya.
Sebelumnya, Kejagung sudah menetapkan Wisnu sebagai tersangka kasus korupsi pemberian fasilitas ekpor minyak CPO.
Mengetahui hal tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyelidiki kasus mafia minyak goreng. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memerintahkan aparat penegak hukum agar terus mencari tersangka lain dalam kasus ini.
Jokowi menginginkan semua mafia minyak goreng diungkap dan diproses secepatnya.
"Kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan empat tersangka urusan minyak goreng ini dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain ini bisa mengerti," kata Jokowi melalui keterangan tertulis, Rabu (20/4).
Jokowi meyakini memang ada permainan mafia dalam kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Ia menyebut salah satu buktinya adalah harga minyak yang belum kunjung turun.
