PARBOABOA, Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi yang Tjahjanto akan memasuki masa pensiun dan digantikan oleh Jenderal Andika Perkasa. Hadi Tjahjanto disebut-sebut akan masuk kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin lewat resuffle yang digadang-gadang akan segera dilakukan oleh presiden.
Spekulasi mengenai masuknya Hadi Tjahjanto ke Kabinet Indonesia Maju sebagai salah satu menteri Jokowi menguat beberapa waktu terakhir seiring dengan rencana pergantian jabatan Panglima TNI. Isu ini muncul juga bersamaan dengan menguatnya dugaan reshuffle kabinet.
Terkait kabar itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku bahwa hingga kini presiden belum punya rencana mengenai hal tersebut. Namun Pratikno juga belum mau memberikan kepastian atas spekulasi masuknya Hadi Tjahjanto ke kabinet.
Sementara itu sejumlah tokoh politik dari berbagai parpol mengaku menyerahkan sepunuhnya keputusan soal perombakan Kabinet Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Sebagian parpol menghargai hak prerogatif presiden dalam memilih dan mengangkat juga mengganti siapa-siapa saja menteri yang akan membantu presiden dalam mengemban tugas memimpin negara.
Relawan Pro Jokowi juga menyebut jika Jokowi ingin melakukan perombakan saat ini adalah waktu yang tepat. Sekjen DPP relawan pro Jokowi, Handoko, menyebut resufle perlu dilakukan karena selama ini pihaknya melihat sejumlah menteri mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan visi yang selama ini menjadi cita-cita Jokowi.
Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan soal pergantian sejumlah mneteri dalam Kabinet Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Muzani menyampaikan hal itu merespons isu akan adanya reshuffle kabinet pasca pergantian panglima TNI.
"Sepenuhnya wewenang presiden, presiden punya kewenangan untuk menetapkan siapa saja yang akan membantu beliau," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/11/2021).
Muzani sendiri mengaku belum ada mengetahui kabar bahwa Jokowi akan melakukan resuffle kabinet dalam waktu dekat. Ia hanya menekankan bahwa melakukan perombakan kabinet adalah hak prerogatif Jokowi selaku presiden yang tidak dapat diintervensi termasuk oleh parpol.
"Kalaupun ada reshuffle tentu saja itu adalah hak prerogatif presiden sebagai pemegang mandat rakyat, beliau sebagai kepala pemerintahan, maka beliau yang berhak menetapkan siapa pembantunya dan juga menggantinya," ujar Muzani.
