PARBOABOA, Jakarta - DPR tuntut pemerintah bersikap tegas terkait permintaan China menjadikan APBN Indonesia sebagai penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Anggota DPR RI, Bakri HM berpendapat jika pemerintah bisa berpikir panjang terkait kasus ini. “Jangan sampai anggaran dan kondisi yang stabil saat ini digoyang oleh isu tersebut,” tuturnya, Jumat (14/4/2023).
“Orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ini harus berpikir panjang. Jangan sampai anggaran-anggaran kita, situasi kondisi kita yang hari ini kita tahu bahwa posisi masih stabil, tapi jangan sampai digoyang oleh isu-isu yang terkadang-kadang yang tidak baik,” jelas Bakri.
“Harus tegas kepada Pemerintah China saya pikir,” ujar Bakri saat ditemui di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional itu mengaku terkejut dengan adanya desakan dari pihak China untuk penyelesaian masalah utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan melibatkan APBN.
Padahal, kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya bahwa pembangunan kereta cepat tersebut tidak menggunakan dana dari APBN.
“Terus terang saja saya termasuk juga pelaku sejarah yang dulu menolak bahwa kereta cepat ini dibiayai oleh APBN,” katanya menambahkan.
“Kita terkejut adanya desakan dari Pemerintah China ingin bahwa penyelesaian ini harus diperkuat dengan APBN,” tutup Anggota Komisi I DPR RI itu.
