PARBOABOA, Jakarta - Suasana ruang rapat Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, terasa berbeda pagi itu.
Untuk pertama kalinya, Menteri Keuangan yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto, Purbaya Yudhi Sadewa, hadir memimpin rapat kerja membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan untuk tahun 2026.
Rapat perdana yang berlangsung pada, Rabu, 10 September 2025 ini menjadi sorotan karena Purbaya menggantikan Sri Mulyani, sosok yang selama bertahun-tahun identik dengan wajah kebijakan fiskal Indonesia.
Didampingi tiga wakil menteri — Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu — Purbaya memperkenalkan arah kebijakan fiskal yang akan menjadi fondasi ekonomi Indonesia ke depan.
Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, bahkan menyambut kehadirannya dengan hangat. Ia menyebut nama Purbaya bukanlah hal baru di telinga anggota Komisi XI karena sebelumnya ia telah lama bermitra sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Bagi Komisi XI nama Pak Purbaya bukan nama asing. Dulu bersama kami di LPS, kini bermitra sebagai Menteri Keuangan,” ujar Misbakhun di sela rapat.
Rapat ini menjadi titik awal penting untuk membahas Nota Keuangan RAPBN 2026 yang menyiapkan alokasi dana mencapai Rp52,16 triliun.
Program utama Kementerian Keuangan di antaranya meliputi kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan dan belanja negara, hingga tata kelola perbendaharaan dan risiko.
Purbaya menegaskan bahwa dirinya akan menyampaikan materi dengan penuh kehati-hatian, sebuah perbedaan mencolok dari gaya komunikasinya saat masih memimpin LPS.
“Kalau dulu saya dikenal agak koboi, sekarang harus lebih berhati-hati. Rasanya memang beda,” ujarnya disambut tawa anggota dewan.
Dalam paparannya, Purbaya menyinggung capaian 10 bulan pemerintahan Presiden Prabowo yang menurutnya sudah menunjukkan hasil positif, meski masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan.
Ia menyoroti bahwa di tengah gejolak ekonomi global, Indonesia berhasil menjaga stabilitas dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12 persen pada triwulan II tahun ini.
Program-program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, hingga Cek Kesehatan Gratis (CKG) disebutnya telah memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa RAPBN 2026 tidak hanya sekadar menjaga pertumbuhan, melainkan diarahkan untuk memperkuat fondasi kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi.
Ia menyebut agenda prioritas tahun depan akan fokus pada ketahanan pangan, energi, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pemberdayaan UMKM dan koperasi, hingga akselerasi investasi dan perdagangan global.
“Kami ingin Indonesia semakin tangguh, mandiri, dan sejahtera,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Purbaya juga menyoroti peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara, sovereign wealth fund Indonesia yang menurutnya harus menjadi motor penggerak investasi hingga 2029.
Ia menilai investasi tidak boleh hanya bergantung pada APBN, melainkan juga digerakkan oleh sektor swasta.
“Ke depan, kontribusi Danantara harus semakin besar, beriringan dengan meningkatnya partisipasi swasta,” kata Purbaya.
Investasi strategis tersebut diarahkan untuk sektor produktif yang mampu membuka lapangan kerja luas dan memberi nilai tambah tinggi.
Meski begitu, pemerintah tetap menegaskan bahwa APBN akan hadir sebagai katalis, terutama dalam pembangunan infrastruktur prioritas.
Dukungan fiskal akan digelontorkan untuk proyek-proyek yang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan, mulai dari perumahan rakyat, infrastruktur ketahanan pangan dan energi, hingga sarana pendidikan serta kesehatan.
Dalam target RAPBN 2026, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dipatok sebesar 5,4 persen, lebih tinggi dibandingkan 5,2 persen pada 2025.
Namun, proyeksi menunjukkan adanya dinamika: investasi diperkirakan melambat dari 5,5 persen menjadi 5,2 persen, sementara konsumsi rumah tangga justru meningkat dari 5,0 persen menjadi 5,2 persen.
Ekspor juga diproyeksikan naik signifikan dari 5,4 persen menjadi 6,7 persen. Dari sisi sektor, pertanian diperkirakan tumbuh 4,1 persen, manufaktur 5,2 persen, dan informasi serta komunikasi mencatat lonjakan hingga 8,0 persen.
Rapat perdana Purbaya ini sekaligus menjadi panggung perkenalannya sebagai Menteri Keuangan baru yang akan memikul tanggung jawab besar menjaga stabilitas sekaligus mendorong transformasi ekonomi Indonesia.
Dari gaya bicara yang kini lebih terukur, hingga komitmen untuk memperkuat kerja sama antara APBN, swasta, dan Danantara, Purbaya memberi sinyal bahwa arah kebijakan fiskal Indonesia ke depan tak hanya berhitung angka, tapi juga berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
