PARBOABOA, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai bahwa tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik.
Menurutnya, banyak program pemerintah yang dilakukan secara terburu-buru dan kurang perhitungan yang matang.
"Kita mencermati, tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan grusa-grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan," kata AHY dalam pidato politiknya di hadapan para kader Demokrat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/03/2023).
Dalam hal ini ia menyoroti soal pembangunan food estate atau lumbung pangan yang tengah digalakkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di berbagai daerah dengan melibatkan Menteri Pertanian yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
"Apa kabar program food estate?" ujarnya.
Pemerintah, kata AHY, mengalokasikan triliunan rupiah untuk kawasan pangan berskala luas seperti program food estate ini. Padahal banyak akademisi pertanian serta aktivis lingkungan yang mengkritik pembangunan lumbung tersebut. Pasalnya, menurut mereka, program itu hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tetapi mengabaikan faktor ekologi dan sosial.
Selain food estate, ia pun turut menyoroti terkait Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang di mana menurutnya juga termasuk ke dalam tata kelola pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik.
Ia menganggap, pembuatan UU Cipatker ini terkesan dilakukan secara terburu-buru dan kurang berpihak kepada para tenaga kerja.
"Alih-alih menciptakan lapangan kerja, angka pengangguran malah makin tinggi," ucapnya.
Oleh karena itu, AHY tak merasa heran saat Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan jika UU Ciptaker inkonstitusional (tidak sesuai dengan konstitusi). Tapi bukannya melibatkan publik untuk memperbaiki UU ini, Jokowi malah meresponsnya dengan mengeluarkan Perpu Cipta Kerja.
Hal ini lah, tegas AHY, yang menunjukan lemahnya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.
