PARBOABOA, Jakarta - Setelah lebih dari dua minggu diretas, akun Twitter resmi TNI AD berhasil dipulihkan pada Selasa (12/09/2022). Dalam unggahan terbarunya, TNI AD menginformasikan akun tersebut akan kembali digunakan untuk mengunggah kegiatan-kegiatan TNI AD, sekaligus menghapus seluruh gambar pinguin yang diunggah oleh sang peretas.
Dalam keteranganya, Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad) mengatakan, pemulihan akun dilakukan dengan bantuan dari pihak Twitter Indonesia.
"TNI AD mengapresiasi pihak Twitter Indonesia yang telah membantu pemulihan akun Twitter TNI AD, sehingga bisa beroperasi kembali seperti sedia kala dan telah membantu mengamankan akun ini dari aktivitas ilegal," dikutip Selasa (12/09/2022).
Meskipun akun sudah pulih, Dispenad mengatakan akan mengevaluasi sistem pengamanan Siber yang dimiliki dan ke depan akan mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah peretasan berulang.
"Ke depan diambil langkah-langkah preventif yang dapat mengeliminir gangguan serangan Siber dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap sistem Informasi maupun Medsos yang dimiliki TNI AD," lanjutnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, akun terverifikasi milik TNI AD diduga mengalami peretasan sejak 25 Agustus. Hal ini diketahui dari sejumlah postingan pinguin di akun tersebut. Padahal sebelumnya akun itu digunakan untuk membagikan kegiatan-kagiatan yang dilakukan TNI AD.
Adapun unggahan terakhir yang menunjukkan aktivitas TNI AD terlihat pada 25 Agustus 2022. Saat itu, TNI AD menunggah poster webinar nasional kegiatan Temu Korps Kavaleri yang digelar keesokan harinya. Dihari yang sama, akun Twitter tersebut juga masih mengunggah foto-foto penganugerahan tanda kehormatan ‘Combatan Kagitingan Badge’ dari Panglima AD Filipina, Letjen Romeo S Brawner kepada KSAD Jenderal Dudung Abburachman.
Belakangan aksi peretasan instansi negara dan doxing data pejabat Indonesia memang sedang marak terjadi. Hacker bernama Bjorka mengklaim dirinya berhasil meretas data registrasi SIM Card, data KPU RI, hingga surat rahasia milik Presiden Joko Widodo yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN).
Untuk menyikapi maraknya peretasan ini, pemerintah telah membentuk tim gabungan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
