PARBOABOA, Simalungun - Aplikasi Ipubers sebagai media penyaluran pupuk bersubsidi resmi diluncurkan sejak 2023 lalu.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan PT Pupuk Indonesia mengklaim aplikasi berbasis digital ini dapat memudahkan petani untuk memperoleh pupuk subsidi seperti jenis Urea dan NPK Phonska.
Adapun petani yang berhak mendapat pupuk subsidi ini, mereka yang telah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)’
Selain itu, Ipubers diyakini dapat menjadi solusi alternatif untuk penyaluran subsidi yang tepat sasaran.
Hal ini dipengaruhi oleh aplikasi Ipubers yang sudah terintegrasi langsung ke Nomor Induk Kependudukan (NIK) setiap petani.
Di Simalungun, aplikasi ini terhitung baru digunakan. Walau demikian, aplikasi Ipubers direspons baik oleh petani, khususnya warga yang memiliki kios pupuk yang menyalurkan pupuk bersubsidi karena dianggap lebih transparan.
Namun, minimnya sosialisasi teknis penggunaan dan manfaat Ipubers menyebabkan penyaluran pupuk subsidi menjadi terkendala.
Hinke Sidauruk, seorang pemilik kios pupuk bersubsidi, contohnya.
Dia terpaksa menunda penyaluran pupuk kepada petani di Nagori Manik Hataran, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun pada pekan lalu, lantaran aplikasi Ipubers di smartphonenya tidak dapat difungsikan.
"Aplikasi ini baru, sebelumnya nggak ada masalah, tapi setelah di-update, menu pilihan salurkan pupuk tidak bisa diakses dan tampilannya kembali ke layar utama," ujarnya kepada Parboaboa, Senin (3/06/2024).
Lebih lanjut dia menceritakan, dirinya sempat berusaha menghubungi rekannya, pemilik kios pupuk yang lain di wilayah itu. Ternyata, kendala yang sama juga dialami temannya.
"Aku pikir yang rusak hanya hp-ku, ternyata kios lain pun mengalami kendala yang sama," tuturnya.
Hinke menambahkan, masalah jaringan internet juga terkadang menjadi kendala dikarenakan proses penyaluran pupuk bersubsidi harus melalui aplikasi secara online.
Meskipun jarang terjadi, saat jaringan listrik padam di wilayah itu, maka otomatis sinyal internet juga terganggu.
Minimnya sosialisasi penggunaan Ipubers dianggap penyebab utama tersendatnya penyaluran pupuk bersubsidi ke petani.
Risikonya, petani seperti Uci Damanik (45) harus menunda jadwal pemupukan di lahan jagung miliknya.
Meskipun kecewa, Uci mengatakan tidak dapat menyalahkan pengelola kios pupuk bersubsidi.
Dia juga tidak mau menyalahi sistem penyaluran pupuk bersubsidi lewat Ipubers yang sedikit berbelit-belit dari sebelumnya.
"Kalau dulu kita hanya menyerahkan KTP saja ke kios pupuk, sekarang ini petaninya difoto langsung berdampingan dengan pupuk subsidi yang sudah dibeli, sekaligus tanda tangan digital," kata Uci ditemui Parboaboa, Senin (3/06/2024).
Uci pun berharap kedepannya Ipubers sebaiknya tidak menjadi faktor penghambat bagi petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi.
Selisih harga pupuk subsidi dan nonsubsidi yang lumayan besar menjadi alasan baginya tetap menggantungkan harapan pada pupuk bersubsidi.
"400 ribu yang harus kami persiapkan jika memilih untuk membeli pupuk non-subsidi, dan itu hanya satu jenis saja. Jika beli subsidi, dengan uang segitu kami bisa beli dua jenis pupuk," ujarnya.
Data yang dihimpun Parboaboa, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp54 triliun pada tahun 2024.
Angka ini meningkat pesat dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp25,3 triliun.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 249 Tahun 2024, jumlah alokasi pupuk subsidi pada tahun 2024 sebesar 9,55 juta ton.
Aplikasi Ipubers pernah mendapat sorotan dari Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Hadi Rahman.
Dalam keterangan tertulisnya, Hadi mengungkapkan Ipubers sebagai aplikasi transisi penyaluran pupuk subsidi di Indonesia memiliki tantangan blank spot.
Hadi menyoroti pengguna aplikasi Ipubers akan mengalami kesulitan saat lokasi kios berada pada daerah yang belum terjangkau internet atau jaringan internet yang tidak stabil.
Selain itu, pengguna aplikasi yang belum memahami teknologi juga menjadi kendala penggunaan aplikasi secara maksimal.
Editor: Norben Syukur
