PARBOABOA, Jakarta - Belum lama ini Litbang Kompas merilis hasil survei kepuasan terhadap kinerja pemerintah.
Survei yang dilakukan selama periode 27 Mei-2 Juni 2024 ini menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Maruf mencapai angka 75,6 persen.
Angka ini merupakan yang tertinggi dari hasil beberapa kali survei yang dilaksanakan di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.
Yang menarik, hasil survei sekaligus mencatat bahwa responden yang mengaku puas adalah mereka yang berasal dari kalangan yang selama ini menerima berbagai bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Manajer Litbang Kompas, Totok Suryaningtyas mengungkapkan proporsi jumlah mereka bahkan lebih dari 80 persen dan mayoritas merupakan masyarakat kelas bawah.
Sementara itu, jika dirinci berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas yang puas terhadap kepemimpinan Jokowi-Maruf adalah responden dengan tingkat Pendidikan Dasar (SD). Jumlah mereka sebanyak 81,9 persen.
Sedangkan responden dengan pendidikan menengah yang menyatakan puas sebanyak 73,9 persen dan responden dengan pendidikan tinggi hanya 54,3 persen.
Sebelumnya Pengamat Politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti dalam analisisnya menyatakan, ada hubungan erat antara pemberian bansos dengan tingkat kepuasan kepada pemerintah.
Kata dia, bansos merupakan faktor satu-satunya yang diandalkan Jokowi membuat tingkat kepuasan masyarakat tinggi. Sebab jika didasarkan pada kondisi ekonomi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi maka banyak rakyat yang kecewa.
Menurut dia, itu juga salah satu alasan mengapa Jokowi memilih turun langsung untuk membagikan bansos, tidak menugaskan Menteri Sosial atau pejabat lainnya.
"Ini tidak untuk memperkuat soliditas pemerintah, tetapi politik untuk mempertahankan tingkat kepuasan," kata Ray.
Kepala KSP, Moeldoko membantah anggapan bahwa kenaikan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin disebabkan oleh penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurut dia, naiknya tingkat kepuasan publik kepada pemerintah disebabkan terjaganya pelayanan kepada masyarakat dan stabilitas di berbagai bidang, bukan karena bagi-bagi bansos.
"Menurut saya sih enggak (karena bansos)," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).
Mantan Panglima TNI ini pun menegaskan, pemerintah tidak akan mengendurkan pelayanan publik di penghujung kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf.
Tak hanya itu, Moeldoko juga mengingatkan pemerintah terus bersungguh-sungguh dan konsisten memikirkan stabilitas ekonomi dan sosial.
Kita, tegasnya "memikirkan stabilitas ekonomi, stabilitas sosial semua harus terkontrol dengan baik sehingga tidak mengganggu sedikit pun arah dari pelayanan itu sendiri."
Editor: Gregorius Agung
