PARBOABOA, Jakarta - Perpanjangan masa jabatan Presiden, Jokowi 3 periode, hingga penundaan Pemilu 2024 masih menjadi isu panas hingga hari ini. Menanggapi hal ini, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), Jokowi mengimbau seluruh menteri agar berhenti menyuarakan mengenai isu-isu tersebut.
Hal ini dilakukannya agar tidak ada lagi polemik-polemik yang bermunculan di tengah masyarakat dan agar jajarannya fokus bekerja menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara, seperti melonjaknya harga kebutuhan pokok.
Menanggapi hal ini, Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin HSN DM mengatakan, jika mereka membutuhkan bukti atas ucapan Jokowi tersebut bukan hanya ucapan semata. Sehingga BEM SI akan menggeruduk Istana Negara pada 11 April mendatang dengan membawa 1.000 massa aksi.
"Kami butuh bukti bukan sekedar lisan," kata Kaharuddin, Kamis (7/4).
Kaharuddin mengatakan, aksi tersebut akan membawa total 18 tuntutan, dimana penolakan perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu sebagai tuntutan utama.
Aksi yang akan digelar 11 April mendatang merupakan kelanjutan dari unjuk rasa yang telah digelar pada 28 Maret lalu. Dimana BEM SI telah melayangkan 6 tuntutan yang harus dijawab pemerintah hingga tenggat waktu 11 April.
Keenam tuntutan tersebut adalah meminta Jokowi bersikap tegas soal wacana penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena hal tersebut bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia.
BEM SI juga menuntut Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN. Tuntutan ketiga, BEM SI mendesak jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
Keempat, BEM SI mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Kemudiaan, BEM SI mendesak untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia
Terakhir, menuntut Jokowi untuk berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.
