PARBOABOA, Jakarta - Stunting bukan persoalan baru di Indonesia, persoalan malnutrisi pada tumbuh kembang anak ini membutuhkan banyak dukungan dalam menyelesaikannya. Tak sedikit sosialisasi diberikan dari rumah ke rumah demi memenuhi pencapaian target intervensi penurunan sebesar 14% pada tahun 2024.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti sebelum rotasi jabatan, kerap menghubungkan stunting dengan kemiskinan. Ia beranggapan jika kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan langsung dengan stunting di Jakarta. Dalam beberapa kesempatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku akan fokus menangani kasus stunting dan kemiskinan yang saling berkelindan.
Melalui Sekretaris Daerah, Joko Agus Setyono menjelaskan jika Pemprov DKI Jakarta akan lebih fokus pada penanganan stunting di DKI Jakarta. Lebih lanjut, beberapa program bantuan sudah disiapkan untuk mengatasi stunting dan kemiskinan.
“Program akan lebih banyak pada pencegahan stunting,” tuturnya pada Sabtu (25/03/2023).
Selain itu peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan (faskes) juga akan dioptimalkan. Pihaknya juga menggunakan Pusat Pelayanan Keluarga (Puspa) berbasis digital untuk menekan angka stunting.
“Layanan terpadu kesejahteraan dan ketahanan keluarga tersebut, meliputi layanan pusat informasi keluarga, pelatihan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, magang dan penelitian, serta layanan telekonsultasi atau live chat konsultasi juga,” jelasnya pada Parboaboa.
Namun, penanganan stunting tak bisa dilepaskan dengan kemiskinan, beberapa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) diklaim sebagai salah satu program yang diharapkan bisa mencegah stunting.
“Stunting inikan berkaitan dengan kebutuhan gizi, pemenuhan protein hewani anak yang cukup, kami berharap dari dana bantuan itu (BLT) sasarannya bisa untuk dibelikan kebutuhan protein hewani,” terangnya.
Ia berharap jika kebutuhan protein hewani untuk anak dan ibu bisa lebih didahulukan alih-alih dana itu dibelanjakan untuk keperluan sekunder lain.
