PARBOABOA, Medan -
Aksi penolakan PPKM di Kota Medan nyaris berakhir ricuh. Kelompok mahasiswa
yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan yakni GMNI, PMKRI, GMKI, HIMMAH,
IMM, KAMMI, dan HIKMABUDHI awalnya melaksankan unjuk rasa di depan kantor Wali
kota Medan pada Jumat (23/7).
Kelompok mahasiswa ini membawa spanduk berisi aspirasi dan
tuntutan. Aksi ini sebagai penolakan PPKM yang dinilai merugikan masyarakat.
Namun sampai berjam-jam setelah aspirasi disampaikan tak
kunjung dapat respon dari pemerintah Kota Medan, kelompok mahasiswa merasa
kesal dan berusaha menerobos pintu depan Kantor Wali Kota dengan mendorong
pagar, namun ditahan petugas Satpol PP yang telah bersiaga.
Tampak terjadi sedikit ketegangan antara aparat keamanan
dengan pengunjuk rasa yang ingin menemui Walikota Medan Bobby Nasution. Setelah
sepuluh menit melakukan dialog kelompok mahasiswa kemudian mengalah dan
meninggalkan Kantor Wali Kota.
Perwakilan mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik
Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan Ceperiansus Gea mengatakan mereka
kecewa melihat penerapan PPKM di Medan Yang tidak humanis dan Jauh dari harapan
masyarakat.
"Aksi Ini menunjukkan sikap kami yang jelas menolak
perpanjangan PPKM. Kami melihat Pemko Medan dalam menindaklanjuti PPKM tidak
humanis, bahkan petugasnya arogan. Ini kegagalan komunikasi dalam penanganan
Covid-19," jelas Cepe.
Ia juga mengatakan pemberlakuan PPKM Darurat yang dilakukan
dari tanggal 12-20 Juli 2021 tidak memberikan solusi untuk menurunkan
penyebaran Corona di Kota Medan. Seharusnya pemerintah memaksimalkan vaksinasi
untuk warga dan menyalurkan bantuan sosial untuk yang betul terdampak.
"Yang perlu di lakukan pemerintah bagaimana melakukan vaksinasi agar seluruh masyarakat imun tubuhnya meningkat. Jangan pemerintah hanya mengganti nama PPKM mikro, darurat dan kinil level tiga atau empat yang hanya menghabiskan dana operasional saja," ujar Ceperianus.
