PARBOABOA, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto singgung sikap Partai NasDem yang dinilai berubah di DPR RI usah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Pernyataan tersebut Hasto sampaikan merespon peringatan NasDem agar PDIP tak buat gaduh dengan mendorong menteri dari NasDem dicopot dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia kemudian membantah jika partainya membuat gaduh, karena menurutnya pernyataan dari PDIP soal reshuffle itu hanya menyangkut etika dalam berpolitik.
"Kami menerima laporan-laporan juga dari DPR bahwa pasca pengumuman Anies Baswedan oleh partai tersebut memang ada beberapa perubahan-perubahan policy yang ada di DPR," kata Hasto dalam keterangannya di kantor pusat DPP PDIP, Selasa (03/01/2022).
Ia juga mengatakan jika reshuffle sepenuhnya merupakan hak progratif dari presiden dan PDIP hanya mendorong kepada semua pihak agar mengedepankan etika politik dalam berdemokrasi.
"Reshuffle tidak mungkin dijalankan tanpa kehendak presiden dan presiden kan memiliki kalkulasi yang matang terkait dengan hal tersebut, sehingga yang kami lakukan adalah justru untuk membawa kultur demokrasi yang mengedepankan etika politik tersebut," jelas Hasto.
Jokowi Buka Peluang Reshuffle
Sebelumnya, hasil dari survei lembaga Charta Politika mengatakan, mayoritas responden sepakat jika perombakan Kabinet Indonesia Maju untuk dilakukan lagi. Merespon hal tersebut, Jokowi menyatakan kemungkinan hal itu bisa saja terjadi. Kendati demikian, presiden tak merinci lebih lanjut terkait kapan reshuffle ini dilakukan.
"Mungkin," ujar Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan usai meresmikan Bendungan Sukamahi di Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
“Ya nanti,” imbuh Jokowi.
Pernyataan PDIP
Merespon kemungkinan reshuffle itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Syaiful Hidayat mengatakan ada beberapa menteri yang kinerjanya harus di evaluasi sebab membuat negara mengalami kemunduran.
Adapun menteri yang dimaksud Djarot adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang merupakan kader dari NasDem.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi. Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata Djarot dalam keterangannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).
