PARBOABOA,Jakarta-Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi beban bagi salah satu pasangan calon Presiden-Wakil Presiden (Capres-Cawapres) 2024. Pasalnya, penuntasan HAM dan impunitas terhalang dengan pelanggar HAM di pemerintah.
“Pasangan calon dua pasti berat. Tapi saya enggak bilang paslon satu dan tiga tidak ada masalah,” ungkap Pengajar Hukum Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti, sebagai panelis diskusi RightsFest, Sabtu (2/12/2023).
“Karena pelanggar HAM atau terduga tidak hanya berada di puncak pimpinan,” tambahnya lagi.
Dalam diskusi, Bivitri Susanti menyampaikan skeptisisme program tiap Paslon Presiden-Wakil Presiden 2024. Sebab, program kerja boleh saja dipoles sebaik mungkin. Akan tetapi, belum tentu program kampanye berjalan sesuai komitmen kepada rakyat.
“Program bisa dipoles, soalnya benar enggak komitmen dan how to-nya,” tuturnya.
“Pertama, saya ingin cara kita mengecek komitmenkan di dua tempat. Rekam jejak dan how to-nya. Kalau di booklet pasti keren-keren,” tambahnya lagi.
Sebagaimana politik, semua politikus cenderung berjanji kepada rakyat biar memilihnya menjadi Capres-Cawapres di Indonesia. Lantas, bila di antara Paslon Capres-Cawapres sudah terpilih memegang tampuk kekuasaan. Capres-Cawapres terpilih akan bernegoisasi bersama partai politik atau bohir.
“Kita paham akan ada negosiasi, baik partai politik atau bohir. Nanti kita menavigasinya supaya komitmen bisa diatasi,” tuturnya.
Bivitri Susanti juga memastikan Paslon urut nomor 2 sulit menghadapi isu kasus HAM saat kampanye menjadi Capres 2024.
“Enggak akan bisa selesai. Itu bagaimana mengatasi soal itu. Kalo kita ngorek-ngorek soal 98. Masa presiden jadi tersangka? Jangan-jangan itu enggak papa?” tanyanya satir.
Masalah HAM Soal Sumbatan Komunikasi
Juru Bicara Bidang HAM dan Konstitusi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Munafrizal Manan, menilai bahwa permasalahan penyelesaian masalah HAM sebatas kecametan komunikasi. Yakni, antara keluarga korban dengan lembaga terkait. Sehingga, pihaknya mendorong agar sumbatan komunikasi dibuka.
Ia menyebutkan, bahwa pihaknya berjanji akan menaruh perhatian dalam isu tersebut. Walaupun isu penyelesaian pelanggaran HAM tidak masuk ke program kampanye Paslon nomor urut 2 ini.
Menurut mantan komisioner Komnas HAM ini, tidak ada jaminan keseriusan program oleh Paslon walaupun sudah ada program khusus ini.
Terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap Prabowo Subianto, Rizal menyebut, bahwa hal tersebut harus dilihat sebagai komprehensif.
“Kalau soal hukum, harus berdasarkan fakta yuridis yang sangat kuat. Pembuktiannya harus lebih terang dari cahaya. Selagi belum ada pembuktian yang menyatakan seseorang bersalah,” jelasnya.
Rizal menilai, bahwa permasalahan penyelesaian masalah HAM sebatas kecametan komunikasi antara keluarga korban dengan lembaga terkait. Sehingga pihaknya mendorong sumbatan komunikasi harus dibuka.
Isu pelanggaran HAM cenderung menjadi komoditas politik musiman. Maklum, bila narasi tersebut kian muncul selama Pemilu 2014.
“Nah, maka strategi kampanyenya disenyumin aja. Dalam arti tidak bukan menganggap itu tidak penting. Tapi bagaimana menghentikan orang yang tidak suka dan benci,” tuturnya kepada PARBOABOA, saat menjawab mengenai strategi kampanye Prabowo-Gibran, Sabtu (2/12/2023).
Editor: Ferry Sabsidi
