PARBOABOA, Jakarta - Konferensi Persatuan Parlemen Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) ke-19 yang digelar di Jakarta menjadi panggung diplomasi yang sarat makna.
Dari seruan solidaritas terhadap Palestina hingga upaya meredakan ketegangan Pakistan-India, Indonesia tampil sebagai motor penggerak kolaborasi parlemen negara-negara Islam.
Di balik perhelatan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani memainkan peran penting sebagai juru bicara kemanusiaan dan peneguh posisi Indonesia di kancah global.
Diketahui, para delegasi dari negara-negara anggota OKI berkumpul dalam Konferensi ke-19 PUIC, yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan-Jakarta.
Adapun konflik Palestina dan memanasnya hubungan Pakistan-India menjadi agenda utama dalam konferensi ini.
Sidang Komite Eksekutif ke-53, yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, menyoroti pentingnya solidaritas lintas parlemen dalam menyikapi isu-isu umat Muslim.
Konferensi yang telah dimulai sejak 12 Mei ini mempertegas dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, dan menjadi forum penting untuk menyatukan suara menghadapi tantangan global seperti ketimpangan sosial, krisis kemanusiaan, hingga maraknya Islamofobia.
Mardani menegaskan bahwa diplomasi parlementer harus dikedepankan untuk menghadirkan solusi konkret.
Ia pun mengecam keras aksi brutal Israel di Gaza dan mendesak tindakan nyata dari seluruh negara anggota PUIC.
“Kami menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel,” tegasnya.
Konferensi kali ini juga mencerminkan efisiensi kebijakan nasional. Pemilihan lokasi di Gedung DPR RI, menurut Mardani, sejalan dengan arahan pemerintah.
Di luar agenda formal, banyak delegasi memberikan apresiasi atas fasilitas dan kenyamanan kompleks parlemen Indonesia yang dinilai strategis dan ramah lingkungan.
“Komentar dari sebagian besar delegasi itu kagum. Ini kompleksnya besar, greeny, di tengah kota,” ujar Mardani.
Konferensi empat hari ini diharapkan menghasilkan Deklarasi Jakarta, yang akan menjadi pedoman bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan inklusif dan mempererat solidaritas antarnegara anggota OKI.
Diplomasi Kemanusiaan
Di sela-sela padatnya agenda konferensi, Ketua DPR RI Puan Maharani melangsungkan pertemuan bilateral dengan Ketua Dewan Legislatif Palestina, Mohammad Moussa Subeih Zeidan.
Dalam pertemuan tersebut, Puan menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.
"Saya berharap pertemuan ini menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk menegaskan kembali penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Palestina," kata Puan.
Puan menyoroti bahwa dukungan terhadap Palestina bukan hanya sikap diplomatik, tetapi bagian dari mandat konstitusi.
Ia juga mengaitkan sikap ini dengan semangat Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung yang menolak kolonialisme dalam bentuk apapun.
DPR RI, kata Puan, akan terus mengawal isu ini melalui berbagai forum internasional seperti PUIC dan IPU.
Ia menegaskan pentingnya penyelesaian damai melalui two-state solution dan pengakuan atas Al-Quds sebagai ibu kota Palestina.
Tak hanya itu, ia juga membuka ruang kerja sama konkret di bidang ekonomi, pendidikan, dan pembangunan SDM antara Indonesia dan Palestina.
Puan menyambut baik bantuan kemanusiaan yang disalurkan Indonesia baik secara bilateral maupun melalui lembaga kemanusiaan.
"Kami akan terus mendorong negara-negara di dunia untuk mengakui kedaulatan Palestina dan menyelesaikan konflik melalui solusi damai," tegasnya.
Sementara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat membuka secara resmi kegiatan tersebut, Rabu, (14/05/ 2025) menyampaikan rasa hormat dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan forum parlemen negara-negara Islam tersebut.
“Pada hari yang baik ini, di tanah Jakarta yang hangat, saya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sesi ke-19 perkumpulan parlemen negara-negara Islam, Parliamentary Union of OIC Member Countries, sekaligus memperingati 25 tahun berdirinya organisasi ini,” ujarnya.
Presiden menegaskan pentingnya peran PUIC sebagai forum strategis parlemen negara-negara Islam dalam menjawab tantangan global yang terus berkembang.
Sejak berdiri pada tahun 1999, organisasi ini tercipta dari semangat kolektif untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam di seluruh dunia melalui pendekatan diplomasi parlementer.
“Perkumpulan parlemen negara Islam ini lahir dari kesadaran bersama bahwa dunia Islam memerlukan wadah kebersamaan antar lembaga parlemen, guna menghadapi tantangan global dan membela kepentingan umat Islam di manapun mereka berada,” jelasnya.
Lebih jauh, Presiden Prabowo menyoroti makin pentingnya keberadaan PUIC di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan persaingan kekuatan global.
Menurutnya, organisasi ini dapat menjadi jembatan antarparlemen yang mempererat solidaritas, menyuarakan keadilan, dan menjadi bagian dari solusi atas persoalan-persoalan pelik yang dihadapi dunia saat ini.
“Di tengah dunia yang tengah terpolarisasi akibat konflik dan rivalitas antara kekuatan besar, kehadiran organisasi ini menjadi semakin penting, relevan, dan mendesak,” tegas Presiden.
Presiden juga kembali menegaskan prinsip utama kebijakan luar negeri Indonesia yang bersumber dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Prinsip tersebut, katanya, adalah komitmen Indonesia untuk turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Ini adalah kompas moral dan dasar pijakan utama kebijakan luar negeri bangsa Indonesia,” pungkasnya.
