PARBOABOA, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut regulasi menjadi alasan dibalik terhambatnya proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2.
“Untuk LRT memang kami masih fokus kepada bagaimana penyiapan regulasinya karena sejak 2015 sampai dengan (saat ini) beberapa kali dilakukan memang terpantau bahwa selalu gagal,” kata Syafrin Liputo di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (01/11/2022).
“Salah satu yang menjadi akar permasalahan adalah dari sisi regulasi. Oleh sebab itu, sekarang kami masih fokus pada bagaimana penyelesaian regulasinya,” sambungnya.
Meski demikian, ia tidak menjelaskan secara detail yang menjadi akar permasalahan regulasi tersebut.
Diketahui sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tidak akan ada proyek pembangunan lanjutan LRT Jakarta pada tahun 2023 mendatang.
Hal itu berdasarkan pengajuan anggaran pemerintah provinsi (Pemprov) DKI tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, tidak ada pengajuan untuk pembangunan LRT Jakarta.
“Belum (ada pembangunan LRT tahun 2023). Nanti kami lihat anggaran di DKI Jakarta. Masih ada opsi-opsi lain,” ujar Heru Budi Hartono di kawasan Monumen Nasional (Monas), Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2022).
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan Rp4,5 triliun untuk kelanjutan proyek pembangunan Mas Rapid Transit (MRT) Jakarta.
Heru menjelaskan, untuk saat ini yang menjadi fokus program-program pada masa jabatannya adalah mengatasi banjir, macet, dan tata ruang serta menjaga perekonomian tetap stabil dalam menghadapi resesi di tahun 2023.
“Kita lihat yang terpenting tadi, termasuk yang telah saya sampaikan tiga poin (banjir, macet, dan tata ruang). Termasuk juga menjaga situasi ekonomi biar supaya stabil sehingga konsentrasinya di situ,” jelasnya.
