PARBOABOA, Jakarta - Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kasi Ekbang) di Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rukman Setiawan mengklaim akan meneruskan keluhan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) terkait kesejahteraan, tidak adanya jaminan kesehatan dan pensiun kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, yang bisa menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat hanyalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Kabinet Indonesia Maju.
"Ini saya hanya bisa mendorong ya supaya Presiden Jokowi dan menteri-menteri bisa membuat aturan kembali demi kesejahteraan pegawai PPSU, sebab kewenangan saya sendiri terbatas tidak sampai ke atas," ungkapnya kepada PARBOABOA ditemui di ruang kerjanya, Senin (14/07/2023) siang.
Saat ini, jumlah petugas PPSU di Jakarta Pusat mencapai 104 orang dan status mereka hanya pegawai kontrak.
"Total pegawai PPSU itu ada 104 ya, mereka itu tidak ada karyawan tetap apalagi jaminan pensiun," ungkap Rukman.
Sebelumnya, sejumlah petugas kebersihan meminta agar ada jaminan pensiun dari Pemprov DKI Jakarta kepada mereka.
"Saya harap kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dinas terkait, berikan kami jaminan hari tua," kata Titin, salah seorang petugas kebersihan yang sehari-hari bertugas di sekitar Monumen Nasional (Monas).
Senada dengan Titi, petugas kebersihan lain, Leman (55) juga berharap ada asuransi kesehatan untuk melindunginya selama ia bekerja. Apalagi sebagai petugas kebersihan, Leman harus siap menghadapi panasnya cuaca ibu kota.
"Saya sih hanya minta kesehatan ya, sehat itu mahal, jadi saya minta adanya asuransi kesehatan. Bukan BPJS ya, agar saya dan keluarga bisa tenang dalam hidup," harapnya.
Leman juga berharap Pemprov DKI bisa menyediakan mereka tempat tinggal yang layak untuk petugas kebersihan di ibu kota. Pasalnya selama ini, banyak petugas kebersihan yang masih tinggal di rumah kontrakan atau menumpang.
"Satu lagi harapan saya minta tempat tinggal yang layak, seperti rumah Dinas gitu, karena saya sampai saat ini masih ngontrak," imbuhnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono mengaku akan menampung aspirasi dari petugas PPSU dan akan dibawa ke rapat Paripurna.
"Saya tampung ya semuanya masukan, nanti saya akan bawa ke rapat paripurna," jawab Gembong Warsono.
