PARBOABOA, Jakarta - Di tengah tantangan ekonomi global yang masih terasa hingga akhir tahun, pemerintah Indonesia mengumumkan delapan paket kebijakan stimulus ekonomi 2025 dengan total anggaran Rp16,23 triliun.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi merilis program ini dalam rapat terbatas bersama para menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Langkah pemerintah ini tidak sekadar soal angka triliunan, tetapi juga menyangkut hajat hidup jutaan orang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong produktivitas industri, hingga memberikan perlindungan bagi pekerja informal.
Didampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Airlangga menyebut paket ini sebagai program ekonomi 2025 yang akan segera digulirkan ke masyarakat.
Salah satu program yang cukup menyita perhatian adalah magang bagi lulusan baru perguruan tinggi.
Dengan anggaran Rp198 miliar, pemerintah membuka kesempatan bagi 20 ribu fresh graduate—baik S1 maupun D3—untuk terjun langsung ke sektor industri.
Mereka akan menerima upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama enam bulan.
Program ini diharapkan bisa menjadi jembatan antara dunia kampus dan dunia kerja, sekaligus menekan angka pengangguran muda.
Paket berikutnya berfokus pada keringanan pajak penghasilan (PPh 21) ditanggung pemerintah.
Jika sebelumnya fasilitas ini hanya menyasar sektor padat karya, kini cakupannya diperluas ke bidang pariwisata, hotel, restoran, dan kafe.
Dengan alokasi Rp120 miliar, kebijakan ini diperkirakan memberi manfaat langsung bagi 552 ribu pekerja hingga akhir tahun pajak 2025.
Di sisi lain, pemerintah juga tetap melanjutkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram yang akan disalurkan pada Oktober hingga November, dengan kemungkinan perpanjangan ke Desember.
Program senilai Rp7 triliun ini dipandang sebagai bantalan penting untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di tengah naik turunnya harga kebutuhan pokok.
Perhatian juga diberikan kepada pekerja sektor informal. Melalui BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah menyalurkan subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi 731 ribu pekerja non-upah, termasuk ojek online, kurir, dan sopir logistik.
Dengan anggaran Rp36 miliar, mereka akan menikmati diskon iuran hingga 50% selama enam bulan, serta perlindungan berupa santunan kecelakaan, beasiswa anak, hingga santunan kematian yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.
Tak kalah penting, pemerintah menurunkan suku bunga program perumahan BPJS Ketenagakerjaan, dari BI Rate +5% menjadi BI Rate +3%.
Kebijakan ini diharapkan membantu pekerja maupun pengembang dalam pembiayaan perumahan, baik untuk cicilan rumah maupun uang muka.
Airlangga menyebut total subsidi bunga yang disiapkan mencapai Rp150 miliar, dengan dukungan relaksasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pemerintah juga menghidupkan kembali program padat karya tunai yang akan berjalan dari September hingga Desember 2025.
Dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, program ini mengalokasikan Rp5,3 triliun untuk memberikan upah harian kepada lebih dari 609 ribu orang.
Bagi masyarakat, program ini bukan hanya pekerjaan sementara, tetapi juga peluang untuk bertahan hidup di tengah ketidakpastian ekonomi.
Dari sisi regulasi, pemerintah mempercepat implementasi PP 28 tentang tata ruang melalui sistem OSS.
Dana sekitar Rp1 triliun disiapkan untuk integrasi data rencana detail tata ruang (RDTR) ke dalam sistem perizinan terintegrasi.
Dengan mekanisme “fiktif positif” selama 20 hari kerja, investor akan mendapat kepastian hukum lebih cepat.
Langkah ini diyakini mampu memangkas birokrasi sekaligus menarik investasi baru ke daerah.
Sebagai terobosan terakhir, pemerintah menggarap pilot project gig economy dengan membangun ruang kerja bersama (co-working space).
Jakarta menjadi lokasi awal, yang kemudian akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, hingga Batam.
Program ini tak hanya menyediakan ruang kerja, tetapi juga wadah kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif dan pekerja lepas, dengan dukungan anggaran daerah serta sektor swasta.
Delapan paket stimulus yang digelontorkan pemerintah dengan nilai Rp16,23 triliun ini menjadi penanda keseriusan negara dalam merespons kebutuhan masyarakat dari berbagai lapisan—mulai dari sarjana muda, buruh sektor pariwisata, pekerja informal, hingga pelaku gig economy.
Setiap program membawa harapan baru, bukan hanya untuk memulihkan daya beli dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang.
