PARBOABOA, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengingatkan pemerintah, baik pusat maupun provinsi DKI Jakarta untuk tegas, terkait permasalahan warga di Kampung Tanah Merah yang terimbas kebakaran Depot Pertamina Plumpang, sebulan lalu.
"Harusnya dari Pemerintah Provinsi sendiri punya peraturan yang tegas mengenai warga, karena itukan di daerah konflik juga, agar jelas nasibnya warga,” katanya, Senin (17/4/2023).
Trubus menilai, selama ini Pemerintah Provinsi tidak pernah tegas menyikapi sengketa tanah yang terjadi di Kampung Tanah Merah. Imbasnya, nasib warga kembali terluntang lantung, tanpa kepastian.
“Sekarang warga tidak memiliki rumah tinggal. Inikan juga akibat belum ada langkah tegas dari pemerintah setempat untuk segera menyelesaikan masalah,” ungkapnya.
Seharusnya bisa saja dibuatkan tempat tinggal seperti warga di Kampung Akuarium, tambah Trubus.
Ia melanjutkan, selain perkara ketegasan dan ketidakpastian nasib, warga Kampung Tanah Merah malah lebih sering digunakan sebagai alat politik saja.
“Dulu di jaman (Presiden) Jokowi masih kampanye, Warga Tanah Merah inikan dijanjikan administrasi, setelah itu tenggelam lagi,” pungkasnya.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga melalui Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengakui anggaran
yang digelontorkan untuk bantuan kebakaran depo Pertamina Plumpang sekitar Rp1,72 miliar.
“Secara rinci, dari Pertamina senilai Rp1,26 miliar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp451 juta,” jelasnya lewat sambungan telepon, Senin (17/4/2023).
Ginting juga mengakui bantuan kepada warga masih belum cukup.
Ia menambahkan, nominal tersebut adalah bantuan untuk mengontrak rumah, bukan kompensasi yang seharusnya diterima warga.
Diketahui, warga korban kebakaran Plumpang hanya menerima kompensasi senilai Rp5,6 juta. Namun bagi warga, jumlah itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Editor: Kurnia Ismain
