PARBOABOA, Jakarta - Hilirisasi nikel era presiden Jokowi dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini.
Sejak awal menjabat, keduanya telah menjadikan proyek tersebut sebagai agenda prioritas, dengan memperluas hilirisasi ke 28 komoditas.
Perluasan itu mencakup hilirisasi batubara, mineral kritis, hingga produk agro dan maritim.
Pemerintah yang sejak awal disokong oleh koalisi Indonesia Maju (KIM) ini mengklaim, tujuan hilirisasi semata-mata untuk "melancarkan agenda transisi energi."
Selain itu, saat masa kampanye pilpres, Prabowo sendiri menggaungkan hilirisasi sebagai upaya mendorong Indonesia menuju negara maju.
Kata dia, dengan skema hilirisasi kekayaan alam nusantara tidak akan dijual mentah dan murah. Melainkan akan "diolah di bumi Indonesia oleh anak-anak Indonesia," cetusnya.
Menurutnya, upaya ini tidak hanya akan memperkuat kemandirian ekonomi, tetapi juga membuka peluang besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga membantu menekan angka kemiskinan di tanah air.
Tak berhenti di situ, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana di Jakarta, Rabu (23/10/2024), ia langsung memberikan arahan kepada jajaran menterinya.
Fokus utama yang diinstruksikan adalah percepatan hilirisasi untuk beberapa komoditas utama yang dianggap memiliki nilai strategis bagi perekonomian Indonesia.
Prabowo meminta kementerian terkait untuk segera menyusun daftar proyek hilirisasi yang harus diprioritaskan.
"Segera bikin daftar (hilirisasi)" dan "segera mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya," katanya.
Langkah ini, menurutnya, bukan hanya soal perencanaan, tetapi juga harus diikuti dengan upaya nyata mencari sumber pendanaan guna merealisasikan program tersebut dalam waktu seefisien mungkin.
Ia menekankan, pentingnya kerja cepat agar pengelolaan sumber daya alam Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada ekspor mentah, tetapi mampu memberikan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri.
Siapa yang Diuntungkan?
Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira mengapresiasi komitmen Prabowo-Gibran melanjutkan hilirisasi nikel.
Menurut dia, hilirisasi telah terbukti membawa dampak positif yang besar, khususnya bagi dunia usaha dan perekonomian Indonesia.
Ia mencontohkan, sebelum diterapkannya larangan ekspor bijih nikel, devisa yang diperoleh hanya mencapai sekitar 3 miliar dollar AS. Namun, setelah kebijakan ini diberlakukan, pendapatan negara dari sektor ini melonjak hingga 34 miliar dollar AS.
Dampak positifnya tidak berhenti di situ, neraca perdagangan Indonesia pun terus tumbuh positif selama lebih dari empat tahun berturut-turut.
Proyek smelter yang dibangun di Gresik, kata dia, menjadi contoh nyata lain keberhasilan hilirisasi. Smelter ini merupakan hasil renegosiasi penting dengan PT Freeport Indonesia, yang memberi Indonesia kendali lebih besar atas pengolahan tembaga dan mineral strategis lainnya.
Hal ini, sebutnya, "memungkinkan Indonesia mengontrol produksi tembaga dan mineral lainnya secara lebih efektif."
Dalam keterangan terpisah, Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM menilai, agenda hilirisasi yang diperluas di era Prabowo-Gibran memberikan keuntungan besar bagi para pengusaha pendukung mereka, baik yang tercatat dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) maupun yang tidak.
Salah satu contohnya, kata mereka, adalah hilirisasi timah, yang diperkirakan akan memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto.
Apalagi, Hashim, terang JATAM dalam keterangan tertulis yang diterima Parboaboa, Selasa (26/11/2024), "sejak awal menyatakan dukungan terhadap Prabowo-Gibran."
Masih berdasarkan penelusuran lembaga itu, sebanyak 34 dari 48 menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran memiliki afiliasi dengan dunia bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Jumlah ini hampir mencapai tiga perempat dari total menteri. Dari 34 nama tersebut, 15 diantaranya terkait dengan bisnis di sektor ekstraktif.
Nama-nama seperti Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Roslan Roeslani, Erick Thohir, dan Widiyanti Putri Wardhana, istri Wisnu Wardhana, termasuk dalam daftar ini.
"Ada pula Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan yang adiknya pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia," kata JATAM.
Di barisan pendukung Prabowo-Gibran dalam TKN, sejumlah tokoh besar dari kalangan pengusaha juga muncul. Misalnya, Boy Thohir sebagai pengendali Adaro, Aburizal Bakrie dari Bakrie Group, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pemilik Toba Bara Sejahtra, Hashim Djojohadikusumo, Rosan Roeslani, Pandu Patria Sjahrir, Erwin Aksa, dan Wisnu Wardhana.
Mereka, tegas JATAM, adalah figur kunci yang menguasai sektor bisnis ekstraktif seperti batu bara, minyak dan gas, mineral, hingga sektor agro.
Dukungan para taipan ini semakin terlihat dari pernyataan Boy Thohir yang menyebut bahwa Prabowo-Gibran didukung oleh penguasa sepertiga perekonomian Indonesia.
Lawatan kenegaraan pertama Prabowo ke Cina, di mana ia disambut tokoh-tokoh seperti Boy Thohir, Franky Oesman Widjaja (Sinar Mas Group), Tomy Winata (Artha Graha), Prajogo Pangestu (Barito Pacific), dan Anindya Bakrie (Bakrie Group), "seolah-olah membenarkan hal itu."
Para taipan yang hadir tersebut, merupakan penguasa sektor ekstraktif Indonesia yang diproyeksikan akan meraih keuntungan besar dari kebijakan hilirisasi mineral kritis, batu bara, dan produk agro.
Beberapa di antaranya, sebut JATAM, telah merambah bisnis panas bumi, biofuel, hingga kendaraan listrik.
Dalam kunjungan ke Cina, Bakrie Group, melalui kerjasamanya dengan Envision Energy International Ltd., misalnya menandatangani MoU untuk mengembangkan PLTS Terapung dan PLTB berkapasitas masing-masing 200 MW, serta menjajaki potensi Kawasan Industri Hijau dan pengolahan nikel untuk kendaraan listrik.
JATAM menilai, struktur kabinet, kebijakan yang diambil, dan hubungan istimewa yang dipublikasikan ini mengindikasikan adanya kontrak politik atau semacam politik ijon yang terjalin sejak Pilpres 2024.
Pemerintahan baru tampaknya memberikan posisi strategis dan kebijakan menguntungkan kepada para pendukung Prabowo-Gibran, sebagai bentuk "balas budi". Hal ini terlihat dari latar belakang politik dan bisnis para pembantu presiden.
JATAM mencatat, terdapat 54 tokoh perwakilan partai politik dalam kabinet Probowo-Gibran, baik sebagai menteri, wakil menteri, kepala/wakil kepala badan/lembaga, utusan khusus presiden, atau dewan khusus.
Gerindra memiliki perwakilan terbanyak, yakni 18 orang, di antaranya lima menteri, delapan wakil menteri, serta lima kepala/wakil kepala badan atau utusan khusus.
Golkar menyusul dengan 12 perwakilan, terdiri atas delapan menteri, tiga wakil menteri, dan satu penasihat khusus. Demokrat memiliki lima perwakilan, PAN dan PSI masing-masing empat, PKB tiga, Gelora dan PBB dua, sementara PKS, PPP, Garuda, dan Prima masing-masing mendapat satu kursi.
Selain itu, loyalis TKN yang mendukung Prabowo-Gibran juga tersebar di berbagai posisi strategis, mulai dari menteri hingga utusan khusus.
Total, ada 36 pembantu presiden dari TKN, beberapa di antaranya merupakan pebisnis sektor ekstraktif yang diprediksi akan mendapatkan keuntungan besar dari proyek transisi energi pemerintah.
Editor: Gregorius Agung
