PARBOABOA, Jakarta – Indonesia yang saat ini masih dalam sanksi World Anti-Doping Agency (WADA) membuat tim merah putih dari cabang olahraga manapun tak diizinkan menggunakan atribut kenegaraan seperti bendera di perhelatan olahraga internasional selama setahun ke depan.
Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Ferry J Kono menguak persoalan yang terjadi sebenarnya hingga WADA menjatuhkan sanksi untuk Indonesia.
Dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin, (25/10/2021), Ferry mengungkap salah satu penyebab sanksi tersebut. Kata Ferry, ternyata karena Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) masih menunggak biaya pemeriksaan di laboratorium doping di Qatar.
“Salah satu pending matters ada yang menyangkut tunggakan biaya ke laboratorium di Qatar. Rinciannya tidak dapat kami sebutkan, tetapi secara umum menyangkut hal administratif dan teknis. Kami mendorong LADI untuk menyelesaikan pending matters untuk mendapatkan status compliance (patuh) secepatnya,” kata Ferry Selepas melakukan pertemuan daring Tim Percepatan Pelepasan Sanksi WADA, Kamis (21/10).
Ferry menyebut tunggakan biaya laboratorium tersebut merupakan salah satu dari 24 poin yang dianggap belum diselesaikan (pending matters) oleh LADI.
Dikatakan Ferry, bahwa tunggakan ini merupakan warisan dari kepengurusan LADI sebelumnya. Menurutnya pemerintah telah mengambil langkah penalangan terhadap tunggakan tersebut.
“Kami pun masih mendalami kenapa bisa ada tunggakan. Tapi situasi ini urgent sehingga pemerintah sepakat membayar dulu, sembari melakukan investigasi,” kata Ferry.
Terkait tunggakan laboratorium, kata Ferry dikarenakan Indonesia belum memiliki laboratorium sendiri. Hal ini membuat Indonesia masih harus mengirim sampel uji doping atlet ke laboratorium ke Qatar dan harus membayar biaya pemeriksaan.
Sanksi WADA ini menjadi perbincangan hangat di publik setelah Indonesia tidak bisa mengibarkan bendera Merah Putih ketika menjuarai Piala Thomas 2020 di Aarhus, Denmark, beberapa waktu lalu. Sejumlah tokoh olahraga terkemuka dan pengamat politik jkemudian melancarkan kritik ke Kemenpora.
Kritik dan kecaman tersebut membuat Menpora Zainudin Amali membentuk satgas untuk menyelesaikan persoalan ini. Memimpin satgas tersebut, Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari, dikabarkan sudah berada di Eropa untuk melakukan lobi agar Indonesia bisa segera terlepas dari sanksi.
