PARBOABOA - Aplikasi pesan instan Telegram sempat dilarang beroperasi di Brasil. Namun, kabar gembira datang setelah Mahkamah Agung (MA) Brasil mencabut aturan blokir terhadap aplikasi tersebut yang berlaku akhir pekan lalu.
Hakim dari Mahkamah Agung Brasil, Alexandre de Moraes beralasan karena Telegram gagal menanggapi perintah pengadilan untuk membekukan akun yang menyebarkan disinformasi.
Sama seperti di Amerika Serikat (AS), platform perpesanan milik Pavel Durov itu telah menjadi sarang teori konspirasi dan disinformasi seputar pemilihan umum Brasil.
Pasalnya pendukung sayap kanan Presiden Jair Bolsonaro telah berbondong-bondong membanjiri Telegram.
Menurut laporan, pihak berwenang di Brasil telah berusaha untuk menindak disinformasi tersebut dan Telegram telah memenuhi beberapa permintaan, seperti ketika melarang saluran milik blogger pro-Bolsonaro yang berbasis di AS awal tahun ini.
Namun, Moraes mengklaim Telegram tidak kooperatif dan tidak mematuhi perintah lokal Brasil. Lucunya, Telegram beralasan mengapa ia tak bekerja dengan Brasil untuk menghindari penangguhan, karena perusahaan melewatkan email dari Brasil.
Menurut Durov, perusahaan memiliki masalah dengan email antara alamat perusahaan telegram.org dan Mahkamah Agung Brasil.
Pavel mengklaim perusahaannya meminta pengadilan untuk mengirim permintaan moderasi konten di masa mendatang "ke alamat email khusus". Namun, email malah dikirim ke alamat yang lain.
"Akibat miskomunikasi ini, Pengadilan memutuskan untuk melarang Telegram karena kami tidak responsif," sambung Pavel.
Telegram mengatakan sekarang sudah menemukan email-email itu, dan sedang mencoba untuk memperbaiki situasi dengan pengadilan.
Ada banyak konteks politik seputar larangan tersebut, yang berasal dari tuduhan Telegram memfasilitasi penyebaran disinformasi.
"Tetapi untuk mendengar Telegram menceritakannya, semuanya bermuara pada masalah yang kita semua perjuangkan - melacak email," pungkas Pavel.
Sebelumnya, Hakim Mahkamah Agung Brasil Alexandre de Moraes, penentang Presiden Bolsonaro, memerintahkan pelarangan Telegram, yang berakhir hanya dalam dua hari.
Namun, pengadilan menarik kembali larangannya setelah Telegram membuat beberapa perubahan untuk membantu menjaga informasi hoaks di negara itu.
