PARBOABOA, Jakarta – Hati Miya Irawati sudah mantap untuk mencoblos semua pasangan calon gubernur-wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta, 27 November mendatang.
Perempuan ini merasa Pilkada Jakarta hanya akal-akalan elite politik saja. Menurut Miya, sejak awal Pilkada Jakarta didesain untuk memenangkan Ridwan Kamil yang diusung koalisi gemuk KIM Plus.
“Ini adalah pilihan politik terbaik saat ini sebagai bentuk pembangkangan elektoral atas permainan kotor elit politik,” tegas Miya kepada Parboaboa, (24/11/2024).
Ia menilai ketiga paslon bermasalah, tak pantas untuk dipilih. Pasalnya, paslon Ridwan Kamil-Suswono diusung oleh Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.
Jokowi dan Prabowo, menurut Miya, telah melanggengkan politik dinasti. Sedari awal keduanya mendesain agar Ridwan Kamil menang mudah melawan calon “boneka” perseorangan.
Lanjut Miya, rekam jejak cacat juga terlihat pada paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Paslon perseorangan ini dianggap berbuat curang sejak awal mendaftarkan diri di KPU Jakarta.
Paslon nomor urut 2 itu diduga mencatut KTP warga sebagai syarat dukungan maju Pilkada Jakarta.
“Paslon ini bisa lolos seleksi KPU Jakarta walaupun dengan cara ilegal, yaitu pencatutan KTP,” ujar Miya.
Sementara itu, paslon Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan juga dianggap problematik.
Pramono disebut sebagai sosok yang dekat dengan Jokowi. Ia juga dinilai tidak kritis terhadap program pemerintah pusat.
Miya lantas mengajak keluarga dan teman-temannya untuk mencoblos semua paslon pada Pilkada Jakarta mendatang.
“Ini bagian dari kerja-kerja kolektif warga untuk melakukan perlawanan atas proses demokrasi yang telah disiasati, sekaligus pendidikan politik ke warga lain di Jakarta,” tegasnya.
Gerakan Coblos Semua
Jelang hari pencoblosan Pilkada Jakarta muncul Gerakan Coblos Semua alias Gercos. Ia menganjurkan warga Jakarta untuk mencoblos semua paslon gubernur-wakil gubernur.
John Muhammad, aktivis yang memelopori Gerakan Coblos Semua, mengatakan tujuan di balik gerakan ini adalah untuk mengarahkan para pemilih agar tidak memilih ketiga paslon dalam Pilkada Jakarta.
Ia beranggapan ketiga paslon itu tidak merepresentasikan rakyat Jakarta. Mereka maju Pilkada bukan karena aspirasi warga, melainkan keinginan para elite politik saja.
“Kami merasa calon-calon yang tersedia di DKI cuma kerjaan elite,” tegas John kepada Parboaboa (22/11/2024).
Lewat gerakan ini, John dan masyarakat sipil lain, ingin menegur para elite politik agar ke depan memperhatikan aspirasi rakyat soal pemimpin. Menurut John, rakyat tak perlu lagi mempertimbangkan prinsip The Lesser Evil di Pilkada Jakarta.
The Lesser Evil sendiri merupakan prinsip pemilu dimana pemilih tetap memilih walaupun calon yang tersedia buruk semua; ia memilih calon yang dianggap paling kecil potensi kejahatannya jika berkuasa.
Prinsip ini kerap digaungkan oleh Franz Magnis Suseno, bahwa pemilu itu untuk mencegah yang terburuk berkuasa.
“Kalau terus-terusan pakai the lesser evil, maka si king maker ini sadar banget bahwa kalo rakyat dikasih (pilihan pemimpin) jelek sama jelek, dia pasti akan tetap milih,” jelas John.
Menurutnya, jika kondisi itu terus dibiarkan, standar kepemimpinan bangsa semakin lama makin menurun kualitasnya.
“Kita diminta untuk berkompromi terus-menerus,” tegas Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia ini.
Gercos ini menyasar masyarakat sipil, salah satunya melalui Jaringan Masyarakat Miskin Kota (JRMK). Mereka mengkampanyekan gercos kepada warga di perkampungan kota, seperti Penjaringan Jakarta Utara dan kampung-kampung kumuh lainnya di Jakarta.
JRMK memasang spanduk ajakan “mencoblos semua” di kampung-kampung, juga menggelar diskusi publik untuk menyasar pemilih muda kritis perkotaan. Tak lupa Gercos berkampanye lewat media sosial.
Tak hanya itu, JRMK dan masyarakat sipil lain sempat menggelar aksi demonstrasi di kantor KPU Jakarta pada saat pengundian nomor urut paslon. Mereka menyampaikan bakal “mencoblos semua paslon”.
JRMK yang pada Pilkada Jakarta 2017 lalu mendukung Anies Baswedan, tak tergiur mengikuti jejak mantan gubernur itu untuk mendukung paslon Pramono Anung-Rano Karno.
“Hubungan JRMK dan Anies itu setara, bukan hubungan relawan atau tim pendukung yang dilihat figurnya,” ucap Apriyandi, pendamping JRMK Jakarta, Jumat (22/11/2024).
Kala itu, JRMK mendukung Anies karena kontrak politik. Bila Anies terpilih menjadi gubernur harus menyelesaikan masalah kampung-kampung kota, seperti di Kampung Bayam dan Tanah Merah, Jakarta Utara.
Adapun target Gercos ini ialah meningkatkan suara tidak sah pada Pilkada Jakarta 2024. Setidaknya, suara tidak sah meningkat dari Pilkada Jakarta 2017 lalu.
“Suara tidak sah itu meningkat dari Pilkada sebelumnya. Kita bukannya mengharapkan orang gak datang ke TPS,” jelas John.
Menurut data KPU Jakarta, suara tidak sah Pilkada 2017 sebesar 64.448 suara dari total pengguna hak pilih sebanyak 5.564.313 suara atau sekitar 75,75 persen dari daftar pemilih tetap (DPT).
Annisa Kirana, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai "gerakan coblos semua" merupakan bentuk kekecewaan masyarakat. “Masyarakat sekarang ini merasa tidak memiliki pilihan ya,” ujar Annisa kepada Parboaboa, Senin (25/11/2024).
Dia mengatakan, gerakan semacam ini sah-sah saja di negara demokrasi. Secara hukum pun, lanjut Annisa, diperbolehkan. UU Pilkada tidak melarang hal itu.
“Yang tidak boleh adalah menghalangi seseorang untuk memilih atau untuk tidak memilih,” jelasnya.
Menurut Annisa, mengajak atau mengkampanyekan untuk mencoblos semua paslon di ruang publik juga diperbolehkan sebagai kebebasan berpendapat. Sebab, memilih menurut UU Pilkada merupakan hak, bukan kewajiban.
Lebih lanjut, dia menuturkan, jika angka suara tidak sah tinggi pada Pilkada Jakarta itu menjadi preseden buruk. Itu harus menjadi bahan refleksi bagi paslon, partai politik, dan penyelenggara Pilkada.
“Kenapa kok bisa masyarakat tidak percaya pada calon-calon yang diusung partai politik,” terang Annisa.
Gugatan Kotak Kosong
Sebelum muncul Gercos, masyarakat sipil menggugat Pasal 54D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pilkada. Gugatan itu diwakili oleh tiga warga Jakarta, yaitu Ichwan Setiawan, Akil Rumaday, dan Fajri Setiyo Hadi.
Pemohon menginginkan adanya pilihan kotak kosong meskipun terdapat lebih dari satu paslon dalam Pilkada Jakarta. Para pemohon beranggapan, pilihan paslon dalam Pilkada Jakarta tidak sesuai dengan aspirasi warga.
Gugatan itu, menurut John, salah satu strategi agar Pilkada Jakarta tetap demokratis meskipun elite politik mengusung paslon yang tak diinginkan warga.
“Mendorong regulasi baru menambah kotak kosong di surat suara. Memang kan ada aturan kotak kosong buat Pilkada yang hanya diikuti calon tunggal, tapi tidak dengan pilkada yang diikuti oleh dua atau lebih paslon,” ujar John, inisiator Gercos.
Namun, gugatan itu tidak diterima Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah berpendapat, permohonan pemohon telah kehilangan objek.
“Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 harus pula dinyatakan telah kehilangan objek,” ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra saat membacakan putusan, Kamis (14/11/2024).
Annisa menilai kotak kosong bisa jadi solusi bagi pemilih yang tidak memiliki pilihan karena paslon-paslon yang diusung partai politik hanya deal politik semata. Sementara paslon independen yang ingin maju, lanjutnya, syaratnya sangat susah.
“Dengan adanya pilihan kotak kosong itu merupakan sebuah alternatif bagi masyarakat,” ucapnya.
Ia pun menegaskan, partai politik dan paslon independen tak perlu khawatir dengan adanya pilihan kotak kosong. Harusnya, kata Annisa, itu menjadi tantangan bagi partai untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
*Liputan ini merupakan kolaborasi dengan Perludem untuk mengawal proses Pilkada 2024 berjalan dengan adil dan transparan.
Reporter: Achmad Rizki Muazam
Editor: Wanovy
