PARBOABOA, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di Myanmar menjadi salah satu fokus utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN yang diselenggarakan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Jokowi, tindakan yang merugikan nilai-nilai kemanusiaan tidak dapat ditoleransi. Untuk itu, Ia menekankan agar ASEAN mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan konflik di Myanmar dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, sesuai dengan lima kesepakatan sebelumnya atau Five-Point Consensus.
“Inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan,” tuturnya dalam pers rilis di laman Setkab, Kamis (11/5/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia siap berbicara dengan siapapun, termasuk dengan junta militer dan semua pemangku kepentingan di Myanmar, untuk membahas kepentingan kemanusiaan di negara itu.
Namun, Ia menekankan bahwa upaya pendekatan tersebut tidak berarti Indonesia memberikan pengakuan terhadap junta militer.
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta kepada seluruh pemimpin ASEAN untuk bersatu agar tidak mudah untuk dipecah oleh pihak lain. Ia menyakini, tidak ada satupun negara di ASEAN mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar.
Sejak terjadinya kudeta yang dilakukan oleh junta di Myanmar dua tahun yang lalu, negara tersebut telah mengalami konflik internal yang terus berlanjut.
Pasukan junta terus berperang melawan Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) di seluruh wilayah Myanmar, dan penduduk serta media setempat sering melaporkan adanya serangkaian aksi kekerasan seperti pembunuhan dan pembakaran yang dilakukan oleh pasukan junta.
