PARBOABOA, Jakarta – Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni 2022 mendatang. Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Saya minta Seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu," kata Jokowi saat peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Kamis (27/4).
Jokowi mengatakan, kementerian dan pemerintah daerah juga harus mendukung KPU terkait anggran. Anggaran itu, disebutkan Jokowi, bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Termasuk dukungan anggaran. Baik dari APBN dan APBD agar Pemilu bisa terselenggara baik sukses dan lancar," kata dia.
Anggaran Dana Pemilu 2024
Sebagai informasi, pihak KPU diketahui telah mengajukan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76 trilliun kepada pemerintah dan juga DPR. Namun, usulan itu belum juga ditandatangai hingga saat ini.
Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menyebutkan, KPU tahun ini membutuhkan dana sebesar Rp8 trilliun untuk proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan validasi partai politik peserta Pemilu 2024.
“Kita bicara tahun anggaran 2022 ya, dari keseluruhan Rp76,6 dan untuk tahun ini Rp8 triliun,” kata Yulianto saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (26/4/2022).
Meski begitu, Yulianto mengatakan, pihak KPU sampai saat ini masih melakukan kajian terhadap penggunaan dana usulan anggaran Pemilu 2024. Sehingga, penggunaan anggaran bisa lebih rendah dari usulan awal atau lebih efisien.
