PARBOABOA, Jakarta - Ganjar Pranowo rupanya mendukung penuh soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
Dalam kampanye perdana di Kabupaten Penajem Paser Utara pada Kamis (7/12/2023), Ganjar mengeklaim akan melanjutkan proyek yang dieksekusi Presiden Jokowi itu.
Jauh sebelum diusung PDIP sebagai capres, Ganjar mengaku sudah sering berdiskusi soal IKN dengan Jokowi. Ia bahkan memuji mantan Wali Kota Solo itu karena sangat concern dengan pembangunan IKN.
Ganjar berdalih, proyek yang sudah digagas sejak zaman Bung Karno tersebut wajib dieksekusi sebagai bentuk komitmen terhadap undang-undang.
"Untuk menunjukkan sebuah komitmen saja orang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah aturan," ungkap Ganjar.
Ia juga mengaku siap berkantor di IKN jika terpilih menjadi Presiden. Bagi Ganjar, IKN menjadi kota masa depan dengan modernitas kemajuan peradaban.
Ganjar kelihatannya enggan berkonfrontasi soal pembangunan mega proyek tersebut. Berbeda dengan beberapa kebijakan Jokowi yang tak luput dari kritikan mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Semisal soal sektor ekonomi maritim yang menurutnya tidak mengalami perubahan signifikan selama 10 tahun terakhir. Juga terkait penegakan hukum yang dinilai jeblok karena dugaan intervensi kekuasaan.
Akademisi Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, melihat pernyataan Ganjar dalam konteks strategi mendulang simpati publik jelang Pilpres 2024.
"Mungkin bisa memberi nilai kepada Ganjar agar bisa mendapat simpati dan dukungan publik untuk bisa menaikkan elektabilitas," ungkap Ujang kepada PARBOABOA, Jumat (8/12/2023).
Tak hanya itu, dalam bacaan Ujang, PDIP sebagai partai pengusung Ganjar sepertinya punya andil untuk meredam pembelahan politik dengan Jokowi yang mencuat belakangan ini.
"Mungkin juga ada perintah dari partainya untuk tidak menyerang Jokowi agar lebih shoft dalam memberikan pernyataan publik," jelas Ujang.
Mengingat, kritikan terhadap kebijakan Jokowi, justru tidak berdampak signifikan terhadap perubahan elektabilitas Ganjar-Mahfud.
"Karena kita tahu selama ini Ganjar gas-poll menyerang Jokowi, menyerang Prabowo-Gibran, ternyata elektabilitasnya berkurang," ungkapnya.
Karena itu, kata Ujang, dalam konteks meraih elekabilitas yang tinggi, "maka cara kampanye, cara membuat pernyataan dari sosok Ganjar itu mesti diubah."
Ia berpendapat, merebut simpati publik dalam kontestasi Pilpres tidak mesti menyerang pihak lain. "Perlu pendekatan yang lebih santun, lebih shoft," kata Ujang.
Pengamat politik Ahmad Atang melihat ada upaya Ganjar dan PDIP berusaha merebut pengaruh Jokowi (Jokowi effect) di Pilpres 2024.
Meskipun secara riil politik, posisi Jokowi berada di barisan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran.
"Dengan demikian, Ganjar dan PDIP selalu beradaptasi dengan isu lokal yang berbasis teritorial seperti IKN," ungkap Ahamad kepada PARBOABOA, Jumat (8/12/2023).
Menurut Ahmad, Ganjar dan PDIP menyadari bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh kuat di level akar rumput. Karena itu, perlu disiasati dengan kalkulasi politik yang matang.
Di sisi lain, secara teritorial tidak semua daerah mendukung Jokowi, termasuk paslon Prabowo-Gibran. Fenomena ini, kata Ahmad, dimanfaatkan betul oleh Ganjar dan PDIP melalui pemetaan basis wilayah.
"Maka terbaca jelas bahwa di basis pendukung Jokowi seperti Kalimantan yang ada IKN-nya, Ganjar harus membangun isu mendukung IKN untuk mendapatkan bonus elektoral," jelas Ahmad.
Begitu juga, pada basis wilayah yang bukan pendukung Jokowi, Ganjar harus mengambil sikap politik berbeda dengan mengkritik kepemimpinan eks Gubernur DKI Jakarta itu.
"Jadi terlihat jelas bahwa Ganjar memanfaatkan isu lokal untuk meraih dukungan," ungkap Ahmad.
Bagi Ahmad, strategi politik semacam ini hendak "menunjukan bahwa Ganjar sepertinya miskin ide dan gagasan, sehingga selalu mengeksploitasi isu-isu lokal yang berhubungan dengan Jokowi."
Sementara itu, jubir muda TPN Ganjar-Mahfud, Yogen Sogen, menepis adanya kepentingan politik elektoral di balik dukungan Ganjar.
Menurutnya, mendukung keberlanjutan IKN merupakan kesadaran ideologis dan kepatutan terhadap konstitusi yang sudah disepakati.
"Dalam 8 misi gerak cepat sudah termuat poin mengenai keberlanjutan IKN, tidak ada alasan mendasar untuk tidak lanjut," ungkap Yogen kepada PARBOBOA, Jumat (8/12/2023).
Dukungan terhadap IKN, kata Yogen, tercantum dalam visi-misi Indonesia Unggul, sebagai titik keseimbangan baru dalam keadilan pembangunan, ekonomi dan pemerintahan.
Selain itu, dukungan ini juga sebagai gambaran indonesia sentris dan futuristik dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologis.
"Jadi klaim soal mencari simpati lewat IKN adalah pemikiran yang prematur," tegas Yogen.
