PARBOABOA, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengimbau agar seluruh kantor pemerintah untuk menunda rencana halal bihalal.
Imbauan itu ia sampaikan melalui unggahan di akun resmi Instagram-nya, @mohmahfudmd.
Dalam unggahannya, Mahfud meminta agar acara halal bihalal tersebut ditunda hingga awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H.
Adapun kantor pemerintah yang dimaksud adalah Kantor Kementerian, Lembaga Non-Kementerian, BUMN, serta TNI/Polri.
“Semua kantor pemerintah, yakni Kantor Kementerian/Lembaga Non-Kementerian/BUMN/TNI/POLRI, jika merencanakan Halal Bihalal dan semacamnya supaya ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H,” kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/4/2023).
“Pada pekan pertama (tanggal 24 - 1 Mei 2023) supaya tidak diadakan acara Halal Bihalal dan lain-lain (syawalan, reunian, dan sejenisnya) di tempat-tempat tersebut. Setelah rentang waktu itu (2 Mei 2023), baru boleh mulai diadakan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Menko Polhukam mengatakan bahwa untuk surat resmi terkait pengumuman ini akan segera diberikan ke kantor atau instansi masing-masing.
“Surat resmi akan segera dikirim ke kantor dan instansi masing-masing,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga turut memberikan imbauan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, TNI, Polri, hingga pegawai swasta untuk menunda atau mengundurkan jadwal balik mudik Lebaran.
Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan kendaraan saat puncak arus balik yang diperkirakan bakal terjadi pada 24-25 April 2023.
"Untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak tanggal 24 dan 25 April 2023 secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut," kata Jokowi melalui akun Youtube Sekretariat Kabinet RI, Senin.
"Dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023," sambungnya.
