PARBOABOA, Jakarta - Petisi sejumlah Akademisi dan Guru Besar beberapa Universitas di Indonesia untuk Presiden Jokowi rupanya mendapat aksi tandingan dari sesama Akademisi.
Aksi tandingan itu berupa video apresiasi terhadap kinerja presiden setelah sebelumnya sang Mantan Wali Kota Solo itu dihujani kritikan tajam dari para dosen terkait potensi kecurangan pemilu.
Namun beberapa video apresiasi untuk presiden diduga telah disetting.
Mantan Menko Polhukam sekaligus cawapres 03, Mahfud MD bahkan mengatakan video apresiasi itu dilakukan setelah beberapa Perguruan Tinggi didekati dan direkam statementnya oleh petugas.
Mahfud menegaskan, video apresiasi tersebut berupa pengakuan terhadap beberapa hal, yaitu mengapresiasi kepemimpinan Jokowi saat menangani Covid-19, pemilu 2024 berjalan baik serta tak ada intimidasi dan pemaksaan kehendak kepada rakyat.
"Stlh sahut-sahutan puluhan perguruan tinggi mengeluarkan petisi krn pelanggaran etika dan ketidaknetralan aparat pemerintah dlm berdemokrasi (pemilu), muncul gerakan," kata Mahfud melalui akun X miliknya dikutip PARBOABAO, Rabu (7/2/2024).
"Beberapa Rektor di Perguruan Tinggi lain didekati agar membuat statement ada yang langsung direkam petugas," tambahnya.
Menurut Mahfud, ada Rektor yang diminta membuat video tempalate tekt yang telah disiapkan untuk diviralkan. Namun demikian, tidak sedikit juga yang tidak mau melakukan bahkan menolak secara terang-terangan.
Ia mengatakan, permintaan kepada sejumlah Rektor dan Akademisi membuat video apresiasi kinerja pemerintah merupakan bentuk kontrol kekuasaan terhadap demokrasi.
Padahal demokrasi mensyaratkan kebebasan berekspresi tanpa adanya intervensi yang dominan oleh rezim dan pemerintah.
"Mari bangun Indonesia ini dgn demokrasi yang bermartabat," tegasnya.
Sebelumnya permintaan membuat video apresiasi terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dialami oleh Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Ferdinandus Hindiarto.
Fernandus mengaku, dirinya telah dua kali dihubungi oleh seseorang yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang polisi dari Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
Melalui pesan WhatsApp, Jumat (2/2/2024) orang tersebut meminta agar Ferdinandus membuat video apresiasi terhadap Presiden Jokowi serta imbauan kepada semua pihak agar mengedepankan pendekatan damai di setiap kampanye.
Pesan kedua diterima pada Sabtu, (3/2/2024) juga meminta membuat video apresiasi yang disertai dengan contoh video yang telah dibuat oleh beberapa Rektor beberapa Universitas di Jawa Tengah.
Ferdinandus lantas menolak kedua permintaan itu karena dinilai bertentangan nilai-nilia yang ada di Perguruan Tinggi.
Tak hanya itu, Ferdinandus mengatakan pihaknya bersama 26 anggota Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTKI) telah membuat pernyataan sikap keprihatinan terhadap kondisi demokrasi Indonesia.
Sebagaimana diketahui, sejumlah Universitas dan Perguruan Tinggi di Indonesia saat ini telah menyampaikan kritikan terbuka kepada Presiden Jokowi buntut masifnya potensi kecurangan pemilu 2024.
Mereka menyayangkan keruntuhan hukum dan demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi seperti yang termanifestasi dalam putusan MK yang kontroversial, politik dinasti hingga ketidaknetralan penguasa di pemilu.
Editor: Rian
