PARBOABOA, Jakarta – Tersiar kabar perombakan kabinet atau reshuffle usai Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.
Menanggapi hal tersebut, Partai Demokrat menilai reshuffle merupakan hak prerogatif presiden untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan sekelompok orang, apalagi sebagai menekan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pemerintah.
"Jangan malah presiden ataupun para pembantunya sok-sokan mencoba mengkooptasi, menggergaji hak dan kewenangan parpol dengan memberikan tekanan atau intimidasi kepada parpol yang sedang berupaya melaksanakan tanggung jawab politiknya kepada rakyat dengan mengusung calon pemimpin negeri di Pilpres 2024," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangan resmi, Jumat (14/10/2022).
Herzaky menilai, intimidasi dengan cara mereshuffle menteri-menteri yang tak sejalan, menunjukkan ada kecenderungan upaya konsolidasi kekuasaan oleh oligarki, agar tidak boleh ada sosok lain di luar kelompok mereka untuk tampil ke permukaan dan berlaga di kontestasi 2024.
"Seakan-akan negeri ini milik sendiri. Seakan-akan, semuanya harus dibaku atur oleh segelintir elit saja. Jika benar ini yang terjadi, demokrasi Indonesia yang sudah rapuh 8 tahun ini, menjadi semakin bobrok," tegasnya.
Ia berharap, Presiden Jokowi dan koalisinya untuk fokus memperbaiki nasib rakyat dan memperbaiki iklim demokrasi Indonesia.
"Harapannya, Presiden Jokowi dan koalisinya dalam dua tahun terakhir ini fokus memperbaiki nasib rakyat dan memperbaiki iklim demokrasi Indonesia yang semakin tidak kondusif ini. Bukan malah sibuk memikirkan upaya melanggengkan kekuasaan," ucapnya.
Terkait reshuffle kabinet, Herzaky menyebut, Jokowi dapat meniru Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengambil keputusan dalam 2 tahun terakhir masa jabatannya.
"Mungkin Jokowi bisa mencontoh Bapak SBY. Bagaimana Bapak SBY dalam tahun-tahun terakhir pemerintahannya, fokus mengurus negeri dan memikirkan nasib rakyat. Tidak berupaya menentukan dan mengatur-atur siapa sebaiknya calon pengganti beliau," imbuh Herzaky.
