PARBOABOA, Jakarta – Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ikut menanggapi kabar yang gencar menyebar terkait akan adanya perombakan kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo saat ini. Kabar reshuffle ini belakangan mencuat menjelang pergantian panglima TNI. Disebut-sebut panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang sebentar lagi memasuki masa pensiunnya akan menduduki jabatan menteri di kabinet Jokowi saat ini.
Jabatan panglima TNI yang masih disandang Hadi Tjahjono, dalam waktu dekat akan diserahkan kepada Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Andika Perkasa. Hal itu telah disetujui Komisi I DPR dan sidang paripurna DPR untuk menjadi calon panglima TNI sesuai usulan Presiden Joko Widodo.
Merespons hal tersebut, LaNyalla mengatakan reshuffle adalah hak absolut Presiden, dia hanya berharap perombakan kabinet diarahkan untuk semakin meningkatkan kinerja pemerintah, bukan hanya sekadar mengakomodasi kepentingan politik.
"Perombakan itu kewenangan presiden. Silakan saja jika ingin dilakukan, tetapi saya berpesan orientasinya adalah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada rakyat," kata dia, di Jakarta, seperti keterangan tertulis yang dikutip pada Selasa, (09/11/2021).
Penyambung lidah rakyat rakyat asal Jawa Timur itu berharap siapapun nantinya yang masuk dalam pusaran kabinet Indonesia Maju dapat memperkuat kinerja pemerintah, terutama dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi setelah diterpa pandemi.
Ia pun meminta seluruh menteri pada saat ini tak perlu terpengaruh kabar itu. Para menteri diharapkannya untuk tetap bekerja dengan maksimal.
"Tentu kita berharap isu perombakan kabinet tidak perlu membebani kinerja pemerintah. Dan siapapun nanti yang akan menduduki jabatan di kabinet dapat memperkuat kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik," lanjut dia.
LaNyalla menyoroti untuk saat ini masih banyak pekerjaan rumah dan permasalahan yang harus lebih diprioritaskan dan mesti diselesaikan dengan segera. Salah satunya ialah isu ekonomi yang belum sepenuhnya pulih usai pandemi sedang parah-parahnya beberapa waktu lalu.
"Kita masih punya banyak PR yang harus diselesaikan karena ekonomi belum pulih sepenuhnya. Masyarakat juga masih kesulitan membangun ekonomi dan usahanya yang terdampak pandemi. Ini harusnya menjadi konsentrasi pemerintah untuk saat ini," kata dia.
