PARBOABOA, Pematang Siantar - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pematang Siantar mencatat ada 138 anak fase balita terkena stunting (gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis).
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Pematang Siantar, Anna Rosita Saragih mengatakan, ke 138 anak tersebut sudah dilakukan upaya untuk mengembalikan kondisi gizinya.
"Setiap bulannya balita stunting akan diberikan makanan tambahan oleh petugas Pemberi Makanan Tambahan (PMT) di masing-masing puskesmas,” kata Anna kepada Tim PARBOABOA, Kamis (11/8).
Anna menjelaskan, selain pengobatan, Dinkes juga melakukan upaya pencegahan lewat pemberian makanan kepada balita dengan angka berat badan rendah (tidak normal), juga membagikan tablet penambah darah ke sekolah-sekolah setiap hari Jumat.
“Jadi petugas kita setiap hari Jumat akan memberikan pasokan tablet kepada petugas UKS sekolah untuk dibagikan kepada remaja putri, termasuk ke ibu hamil dibagikan makanan tambahan," katanya.
Dikatakan Anna, anak-anak yang terkena stunting memiliki ciri-ciri berupa postur tubuh yang pendek serta perkembangan otak tidak maksimal.
"Di mana hal tersebut dapat menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang," terangnya.
Wakil Gubernur Sumatra Utara, Musa Rajekshah lewat keterangan resminya beberapa hari lalu mengatakan, angka stunting di Sumut ditargetkan turun menjadi 12,0 persen pada 2024, dari angka sekarang yang masih di level 25,8 persen.
Pemerintah Provinsi Sumut mencatat, jumlah balita stunting di Sumut sebanyak 347.437. Adapun beberapa tantangan untuk menurunkan jumlah tersebut, di antaranya faktor pandemi Covid-19, perubahan perilaku yang membutuhkan waktu dan lainnya.
Sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) dalam rapat memastikan komitmen percepatan penurunan 60 persen jumlah balita stunting di Indonesia, yang tersebar di 12 provinsi prioritas.
Wapres ingin memastikan program dan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting dapat dilakukan secara konvergen, holistik, terintegrasi, serta berkualitas sehingga target prevalensi 14 persen pada 2024 tercapai.
Adapun arahan Wapres kepada kepala daerah yang hadir saat rapat tersebut, yakni meminta praktik dan inovasi yang sudah baik terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya di daerah. "Karena itu, para Gubernur harus fokus pada intervensi spesifik dan sensitif yang masih rendah cakupannya," jelasnya dalam rapat.
Wapres juga mengimbau agar sistem perencanaan serta penganggaran disusun berdasarkan bukti dan data, sehingga benar-benar dapat menyasar permasalahan yang dihadapi. Agar terus dilakukanpenajaman dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dari mulai tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi hingga kementerian/lembaga. Sinkronikasi tersebut pun harus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Wapres menganggap konvergensi merupakan hal yang penting. Untuk itu ia meminta dilakukannya perbaikan dan pendampingan masyarakat di lapangan melalui penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh desa/kelurahan untuk bersinergi dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader Posyandu.
