PARBOABOA, Pematang Siantar – Masih banyaknya jalan yang rusak di Kota Pematang Siantar, Sumatra Utara menunjukkan rendahnya komitmen dan perhatian pemerintah terhadap perawatan fasilitas layanan publik.
Salah satunya di Jalan Rakutta Sembiring dan beberapa jalan lainnya di Kota Pematang Siantar yang kondisinya rusak parah.
Menurut salah seorang warga di sekitar jalan Rakutta Sembiring, Andre (45) mengaku lelah dengan kondisi jalan yang rusak tersebut. Menurutnya, kerusakan sudah sangat mengganggu karena seringkali terjadi kecelakaan karena lubang-lubang yang menganga sepanjang jalan.
“Sudah berbagai macam jenis kendaraan yang jatuh karena lubang yang dalam itu. Kasihan mereka, apalagi lubang ini sudah sangat dalam dan tidak begitu nampak dari kejauhan. Alhasil sering jatuh,” jelas pria yang juga bekerja di bengkel yang terletak di Jalan Rakutta Sembiring.
Andre berharap pemerintah memperbaiki jalan yang sudah sangat rusak parah ini.
“Harapan saya, segera diperbaiki lah jalan rusak ini. Bahkan beberapa jalan di Siantar ini pun sudah mulai rusak,” katanya.
Andre mengungkapkan, ia dan masyarakat Kota Pematang Siantar lainnya telah melakukan kewajiban seperti membayar pajak dengan taat setiap tahunnya. Sehingga ia meminta Pemko Pematang Siantar segera melakukan perbaikan untuk jalan-jalan di kota itu.
Senada dengan Andre, warga Kecamatan Siantar Barat, Mila (35) meminta Pemerintah Kota Pematang Siantar segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak di kota itu.
“Jalan di Kota Siantar ini sudah banyak yang rusak. Mohon lah untuk pemerintah segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak ini. Malu lah kita sebagai warga Siantar jika ada pendatang dari luar kota melihat jalan banyak yang rusak,” jelasnya.
Berdasarkan laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Pematang Siantar, anggaran perbaikan jalan Rakutta Sembiring sebesar Rp241 juta dan sudah selesai ditenderkan. Tapi pengerjaannya tak kunjung dilaksanakan.
“Rendahnya komitmen tersebut dibuktikan lagi dengan tidak kunjung terlaksananya pemeliharaan jalan yang sudah ditenderkan,” kata Pengamat Anggaran Pemerintah, Elfenda Ananda kepada PARBOABOA, Kamis (13/7/2023).
Dosen di Universitas Medan Area (UMA) itu menilai, infrastruktur jalan menjadi urat nadi perekonomian sebuah daerah yang akan membawa dampak terhadap perkembangan kota.
“Kalau kota tersebut jalanan saja rusak, tentu orang-orang dari luar kota akan enggan datang ke Kota Pematang Siantar, apalagi mereka yang hendak berbisnis,” jelas Elfenda.
Menurutnya, belanja infrastruktur memerlukan anggaran yang besar karena bahan-bahan yang diperlukan juga mahal. Sedangkan APBD Kota Pematang Siantar tahun ini hanya sebesar Rp955 miliar dan belanja daerah sebesar mencapai Rp911 miliar.
Dari belanja daerah tersebut, lanjut Elfenda, pembagian pagu anggaran setiap organisasi perangkat daerah saja sudah cukup banyak sehingga sektor infrastruktur tentu tidak akan mendapat porsi besar.
“Belum lagi belanja pegawai termasuk tunjangan kinerja yang rutin, begitu juga belanja perjalanan dinas dan sebagainya yang akan membebani anggaran. Upaya efisiensi anggaran belum terlihat hingga sekarang,” jelas dia.
Belum lagi dinamika politik di Kota Pematang Siantar yang saat ini tengah bergejolak, sehingga kepentingan masyarakat menjadi terabaikan.
Ia meminta Pemerintah Kota Pematang Siantar harus punya komitmen yang kuat untuk merawat jalan-jalan di kota itu. Termasuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait kewenangan jalan yang ada di Pematang Siantar.
“Begitu juga dengan DPRD. Sebaiknya DPRD juga memberikan dukungan politik anggaran terutama saat pembahasan anggaran dan mengupayakan efisiensi dari pos mereka terutama menekan belanja yang dianggap kurang penting,” ungkap Elfenda.
Sementara Anggota Komisi III DPRD Pematang Siantar, Astronout Nainggolan mengaku heran akan lambatnya perbaikan jalan-jalan yang rusak di Kota Pematang Siantar, apalagi anggaran yang ada sudah tersedia.
“Saya juga tidak mengerti kenapa lambat diperbaiki jalan-jalan yang rusak,” katanya.
Selain itu, perbaikan jalan juga bisa menggunakan anggaran swakelola yang memang disediakan untuk perbaikan jalan atau drainase yang belum masuk anggarannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Kami selaku komisi III yang membidangi hal ini, sudah mempertanyakan hal itu langsung kepada Dinas PUPR. Begitu banyak jalan yang mendesak untuk diperbaiki. Padahal bisa menggunakan anggaran swakelola,” jelas Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Astronout Nainggolan juga mempertanyakan kenapa proyek pekerjaan infrastruktur dalam DPA 2023 belum ada dilaksanakan.
"Kepala Dinas PUPR hanya menjawab sedang dalam proses," imbuh dia.
PARBOABOA berusaha menghubungi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Junaedi Sitanggang. Namun hingga berita ini diterbitkan belum ada jawaban dari yang bersangkutan.
