PARBOABOA, Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin memastikan pihaknya akan mempermudah dokter Warga Negara Indonesia (WNI) lulusan luar negeri untuk mengabdi di Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna menutupi kekurangan dokter di Indonesia, terutama dokter spesialis.
"Pada saat pandemi terjadi bahwa tenaga kesehatan kita terutama dokter spesialis sangat jauh dari yang kita butuhkan," ujar Budi di Jakarta, Jumat (18/11).
Budi mengungkapkan, pemerintah sudah memiliki aturan untuk rumah sakit pemerintah baik pusat dan daerah harus memiliki minimal 9 dokter spesialis. Adapun untuk standar kebutuhan dokter dari WHO untuk negara maju minimal 1/1000, sedangkan untuk negara maju sebanyak 3/1000.
"Artinya kita butuh 270.000 dokter. Berdasarkan Surat Tanda Registrasi (STR) ada praktik 120 ribuan dokter, jadi kita kurang 150 ribu," jelasnya.
Budi menuturkan, kapasitas perguruan tinggi di Indonesia untuk melahirkan dokter spesiali masih minim. Dari 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia hanya 20 di antaranya yang bisa memproduksi dokter spesialis.
Adapun dari 20 fakultas tersebut tidak bisa memproduksi semua jenis dokter spesialis. Contohnya Universitas Gadjah Mada (UGM) belum bisa memproduksi dokter spesialis paru dan Universitas Sriwijaya (UNSRI) belum bisa memproduksi dokter spesialis jantung.
"Padahal itu universitas besar, lama, dan dokter spesialis sangat dibutuhkan. Jadi harus dipikirkan cara lain agar dokter spesialis yang diutamakan WNI dari lulusan luar negeri bisa diberikan jalan kalau ingin berbakti," katanya.
Ia juga mengatakan, dokter WNI yang berada di luar negeri jumlahnya sekitar 3000-5000 dokter. Tahun 2022 ini, sudah ada 35 orang mendaftar dari 9 jenis spesialisi yaitu anak, obgyn, penyakit dalam, bedah, anestesi, dermatologi dan venereology, beda plastic, ortopedi, dan mata.
"Kemudahan akses untuk mendatangkan dokter WNI dari luar negeri tanpa mengurangi kualitas," tegasnya.
Saat ini, sudah ada 3 dokter WNI lulusan luar negeri yang ditempatkan di tiga rumah sakit di daerah Sulawesi Utara, Aceh Utara, dan Aceh. Mereka akan mendapatkan bayaran Kemenkes dan rumah sakit terkait.
"Dari Kemenkes dibayar 24 juta untuk di daerah terpencil. Kalau ditempatkan di daerah enak kita bayar 7 juta. Mereka dapat tambahan juga dari rumah sakit," tandasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), S. Martono, mengatakan, perguruan tinggi harus mampu menghadapi dinamika yang terjadi di masyarakat. Proses pembelajaran pun harus berbasis kebutuhan stakeholders.
"Perguruan tinggi harus bersikap dan merubah pandangan agar mampu menghadapi dinamika yang terjadi di masyarakat," ujar Martono, kepada Koran Jakarta, Jumat.
Tantangan terbesar, kata dia, bagi perguruan tinggi yaitu semakin besarnya ketidakpastian. Hal tersebut ditandai dengan semakin terbukanya jenis dan pola kerja di masa depan serta banyaknya bermuculan jenis pekerjaan baru.
Menurutnya, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi solusi di mana hal itu akan mendorong mahasiswa lebih aktif dan kreatif. Mereka juga akan dilatih lebih banyak praktek di masyarakat.
Martono memandang, tantangan utama implementasi MBKM adalah menyelaraskan kepentingan stakeholders dengan kualitas lulusan. Kurikulum harus disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan di masyarakat.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, mengataan, MBKM sudah bukan sekadar kebijakan, tetapi sudah jadi gerakan.
