PARBOABOA, Pematang Siantar - DPRD Kota Pematang Siantar mendesak pemerintah kota segera menyelesaikan masalah pemotongan insentif yang dikeluhkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) percepatan penanganan penurunan angka stunting atau tingkat kekerdilan pada balita.
Menurut Anggota Komisi I DPRD Pematang Siantar, Bintar Saragih, kader TPK stunting harusnya mendapatkan perlakuan lebih, bukan malah dipotong insentifnya.
"Seharusnya keikhlasan mereka harus diapresiasi dengan pemberian insentif yang sebanding," katanya saat dikonfirmasi PARBOABOA, Selasa (8/8/2023).
Saragih mengaku, keluhan pemotongan insentif dari oknum kelurahan telah ditampung di Komisi I DPRD Pematang Siantar.
"Untuk pengaduan sebenarnya sudah kami tampung di Komisi I dan untuk tahun depan pastinya ada peningkatan. Masalah potongan itu, mudah-mudahan permasalahannya segera selesai, karena saya sudah malu ditanya terus sama para kader. Mereka sudah pada ngeluh adanya pemotongan insentifnya," ungkapnya.
Politisi Partai Gerindra itu meminta sosialisasi dan koordinasi antar TPK dan dinas terkait, baik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pematang Siantar terus dilakukan. Termasuk penyaluran bantuan gizi dari dinas harus tepat sasaran dan menjangkau masyarakat kurang mampu untuk penanganan stunting di setiap puskesmas di Kota Pematang Siantar.
"Sejatinya output pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi tersebut, tepat sasaran ke masyarakat atau tidak? Namun nyatanya secara keseluruhan tidak semua masyarakat merasakan manfaat, tidak tepat sasaran bagi mereka. Ini harus diantisipasi, agar anggaran yang sudah dibelanjakan tidak terbuang sia-sia," kesal Saragih.
Sementara itu, Kepala Dinas P2KB Kota Pematang Siantar, Hasudungan Hutajulu mengatakan pemberian intensif telah dilakukan pada termin pertama 2023.
"Anggaran untuk tahun 2022 sebanyak Rp502 juta dalam pemberian dan untuk tahun ini sekitar Rp1,6 miliar. Untuk termin pertama sudah kami berikan ada Juni lalu (2023)," katanya saat dikonfirmasi PARBOABOA, Selasa (8/8/2023).
Saat ditanya terkait dugaan pemotongan insentif oleh oknum kelurahan, Hasudungan mengklaim akan menelusuri isu tersebut.
"Saat ini kita belum menampung pengaduan mereka (kader TPK) dan kami pastikan kader-kader tersebut mendapatkan insentif yang sesuai," tegasnya.
