PARBOABOA, Medan - Menjadi anggota legislatif bagi seorang Erwin Siahaan tidak melulu soal uang. Ia beranggapan, menjaga kepercayaan dan mengakomodir aspirasi masyarakat lah yang utama. Berbekal itu, Erwin sukses menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Medan periode 2019-2024.
Bekas pengemudi ojek online (ojol) ini bercerita ihwal ia ingin menjadi anggota DPRD di Kota Medan, Sumatra Utara.
Saat itu Erwin melihat kota yang biasa disebut Kota Melayu Deli ini mulai terpuruk dan masyarakatnya jauh dari kata sejahtera. Bahkan sebutannya kala itu adalah kota terkorupsi (paling banyak kasus korupsi, red) di Indonesia.
"Medan ini kota terkorup di Indonesia. Rumah ibadah makin banyak, korupsinya makin tinggi. Jadi atas dasar itu lah aku maju. Mau ku bagusilah kota ku ini," katanya kepada PARBOABOA.
Dengan keinginan yang mulia tersebut, Erwin ingin mensejahterakan warga Kota Medan melalui pengawasan dari legislatif. Erwin lantas mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif ke beberapa partai peserta Pemilu sejak 2016 hingga 2017.
Ia pun pernah mendaftar ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebelum akhirnya berlabuh ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun di PDIP, Erwin mendapat penolakan. Padahal ia merupakan keturunan kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
"Bukan cuma langsung ke PSI aku sebenarnya. Aku masuk PDIP tidak diterima. Dulu bapak aku kan orang PDI Perjuangan, dia itu kadernya PDI Perjuangan.Tapi aku masuk pengurus tidak ada yang terima. Sampai berapa kali aku ke DPD-nya, ke DPC Kota Medan nya pergi tidak diterima. Ke rantingnya aku pergi tidak diterima juga. Alasannya, banyak kader yang lama," ungkapnya dengan logat khas Batak.
Selain PDI Perjuangan, Erwin juga sempat mencoba peruntungan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasional Demokrat (Nasdem).
"Pigi lah aku ke PKB. Nah dari PKB tidak ada rupanya pengurusnya dari kota Medan ini kan dulu, lalu aku lihat ada cari calon di Nasdem saat menyesuaikan waktu liburku ternyata kantornya tutup, tak jadi (mendaftar), " ujarnya.
Hingga akhirnya ia menghubungi tetangganya Fuad Ginting juga merupakan Ketua Ranting PSI Medan Johor.
"Ku telepon lah si Puad, ku bilang udah ada pengurus di Johor? Belum ada katanya, kau aja lah sini, " kata Erwin menirukan pernyataan Fuad.
Erwin kemudian masuk PSI di pertengahan 2017. Ia pun memilih daerah pemilihan 5 yang mencakup Medan Johor, Maimun, Polonia, Tuntungan, Selayang dan Sunggal.
Berbekal modal seadanya, Erwin mengaku hanya menghabiskan Rp18 juta untuk menjadi anggota DPRD Kota Medan.
"Pertama kali habis Rp11,5 juta, kemudian Rp6,5 juta untuk kampanye. Kemana-mana uang itu," katanya yang sejak 2017 telah menjadi pengemudi ojek online Grab ini.
Adapun uang yang digunakan Erwin untuk operasional kampanye menjadi caleg DPRD kota Medan merupakan warisan asuransi kematian ibunya dan uang BPJS ketenagakerjaannya karena telah mengundurkan diri dari perusahaan sebelum ia menjadi pengemudi Grab.
"Kampanye pertama dari warisan asuransi ibu saya bang. Kemudian saya resign dari pekerjaan saya kemudian dapat Jamsostek Ketenagakerjaan. Jadi uang itu yang saya gunakan," kata dia.
Dengan modal yang terbilang pas-pasan itu, Erwin lantas menyiapkan segala kebutuhan kampanye seperti brosur, kartu nama, spanduk dan lainnya, sembari menjadi pengemudi ojol.
"Uangnya aku pakai kampanye. Ku cetak lah kartu nama, ku cetak brosur, spanduk, stiker. Spanduk ku ada 65 kalau tidak salah ya, tidak semua tersebar, yang memasang spanduk aku sendiri, kadang aku ajak adek-adek. Kasih lah uang rokok Rp20 ribu beli rokok," ucapnya.
Selain fasilitas kampanye, Erwin saat itu juga menyosialisasikan keinginannya menjadi caleg ke sejumlah komunitas Grab dan Gojek di Medan.
"Aku sosialisasi ke semua orang, Gojek, Grab. Aku datangi komunitas Gojek aja pun kebanyakan aku ditolak. Tak ada yang bisa dipolitisasi," ujarnya menuturkan penolakan komunitas ojol terkait pencalonannya.
Erwin tak patah arang. Ia juga memanfaatkan pertemanannya dengan media massa di Medan untuk melakukan kampanye.
"Beberapa media ku dekati sehingga aku bisa berbicara banyak," jelasnya.
Kerja keras Erwin pun berbuah manis. Ia berhasil meraih 2.038 suara murni dari total TPS di Dapil 5.
"Tidak ada bayar relawan, semua murni," ungkapnya.
Kembali Maju di Pileg 2024
Berbekal ketokohannya di periode 2019-2024 dan masih banyak yang ingin ia benahi, Erwin menyatakan niatnya kembali maju sebagai bacaleg DPRD Kota Medan di Pileg 2024.
"Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di kota Medan ini bang, makanya aku masih bertahan di sini. Nanti 2024 kalau aku dianggap layak bagus, kalau enggak ya tak usah," katanya.
Erwin pun mengaku masih mengandalkan komunitas ojek online untuk kampanye pileg kedua kalinya ini, karena menurutnya ojek daring merupakan representasi warga negara yang tertib aturan.
"Dari sisi administrasi kependudukan, ojol sudah pasti tertib. Mereka warga Indonesia terbaik, bayar pajak, memiliki SIM, KTP, SKCK (surat keterangan catatan kepolisian), baru bisa narik (ojol). Kemudian kita juga pakai helm, rapi, nganterin orang," jelasnya.
Erwin juga berharap masyarakat, terutama di Kota Medan, bisa melek terhadap dunia politik karena menjadi salah satu bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
"Masyarakat harus sadar politik, melek politik, karena politik yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan. Dari mulai dalam kandungan sampai nanti kalian ke liang Lahat, itu semua keputusan politik yang ngatur, jadi kita harus melek sama politik," harapnya.
Branding Politik Perlu Biaya Banyak
Diketahui diperlukan anggaran yang tidak sedikit untuk menjadi seorang calon anggota legislatif. Diperkirakan mulai dari Rp300 juta hingga miliaran.
Mengutip laman litbang Kemendagri, Direktur Prajna Research Indonesia, Sofyan Herbowo mengatakan biaya untuk branding politik memang tidak sedikit.
Menurutnya, semakin rendah popularitas seseorang, biaya politik akan semakin mahal. Sedangkan semakin tinggi tingkat konsumsi media di suatu daerah, semakin murah biaya untuk pencalegan.
Dari riset yang selama ini telah dilakukan, Sofyan menyebutkan ada biaya minimal yang harus disiapkan oleh seorang caleg saat akan menghadapi Pileg.
Di antaranya Rp1 miliar hingga Rp2 miliar untuk menjadi calon anggota DPR RI, Rp500 juta hingga Rp1 miliar untuk calon anggota DPRD Provinsi dan Rp250 juta hingga Rp300 juta untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.
“Biaya tersebut minimal sekali, dan bahkan kebutuhannya bisa lebih besar dari itu,” imbuh Sofyan.
Editor: Kurnia
