PARBOABOA, Jakarta - Danau Toba, permata vulkanik Sumatera Utara, tengah bersiap menorehkan prestasi global kembali.
Dalam rapat koordinasi di jantung Toba, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menegaskan perlunya sinergi lintas sektor untuk meraih Green Card UNESCO, simbol pengakuan dunia yang bukan sekadar status, melainkan jembatan menuju masa depan lebih hijau, berbudaya, dan sejahtera.
Pada Sabtu, 12 Juli 2025, kawasan Caldera Toba Nomadic Escape menjadi saksi komitmen baru Pemerintah Indonesia untuk meraih kembali status Green Card UNESCO bagi Geopark Kaldera Toba.
Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, menggelar rapat koordinasi yang mempertemukan kepala daerah se-kawasan Danau Toba beserta perwakilan instansi terkait.
Pertemuan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah konkret memastikan setiap lini pemerintahan dan masyarakat bersatu padu menindaklanjuti berbagai rekomendasi UNESCO yang harus dipenuhi.
“Dua tahun penuh persiapan telah kita jalani. Hari ini adalah titik krusial untuk mendengar sejauh mana simulasi dan aksi nyata sudah berjalan. Harapannya, setiap langkah yang diambil mampu membawa kita pada hasil yang menggembirakan,” tegas Ni Luh Puspa.
Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor harus dilandasi pemahaman yang sama, komitmen yang kuat, serta rencana aksi terpadu agar Green Card dapat diraih pada proses revalidasi tahun ini.
UNESCO sendiri memberikan empat poin rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti: penguatan riset dan pemetaan geologi, pemasangan panel informasi edukatif di seluruh area geopark, pelestarian warisan budaya lokal, serta optimalisasi peran badan pengelola dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan bertaraf nasional maupun internasional.
Menanggapi hal ini, Wamenpar mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Identifikasi akar masalah, pengawasan progres, dan pemetaan pekerjaan rumah harus berjalan paralel demi memastikan setiap rekomendasi terealisasi dengan baik.
Ni Luh Puspa pun menyoroti pentingnya sinkronisasi seluruh program kerja, salah satunya melalui laporan kegiatan Gerakan Wisata Bersih yang pernah dilaksanakan di Amphiteater Waterfront City Pangururan pada 4 Mei 2025, dan di kawasan Pantai Bebas Parapat sehari kemudian.
Menurutnya, program-program serupa bukan hanya wacana tetapi bukti nyata bahwa masyarakat sekitar mampu menjadi garda terdepan menjaga kebersihan dan keasrian Kaldera Toba.
Tidak hanya berhenti pada urusan fisik kawasan, edukasi kepada masyarakat pun menjadi sorotan.
Wamenpar meminta agar seluruh pihak terlibat aktif memberi pemahaman pada warga mengenai pentingnya menjaga kawasan geosit.
Misalnya, menghentikan praktik pembakaran di area geopark yang berpotensi merusak ekosistem.
Ia juga menekankan pembentukan tim patroli atau satuan tugas khusus saat kunjungan asesor UNESCO pada 21 hingga 25 Juli 2025, guna memastikan kawasan tetap aman, bersih, dan bebas gangguan kebakaran.
Tak kalah penting, Wamenpar mengingatkan perlunya kesiapan mitra UMKM setempat. Mereka harus terlatih, sigap, dan mampu menjawab pertanyaan tim asesor dengan jelas dan meyakinkan.
Ni Luh menegaskan bahwa status Green Card bukan sekadar label prestise, tetapi akan membuka gerbang bagi lonjakan kunjungan wisatawan, meningkatnya investasi, serta peluang ekonomi baru.
Semua itu akan bermuara pada pelestarian alam dan budaya Danau Toba yang tak ternilai.
“Gotong royong adalah kunci. Dengan dedikasi dan komitmen kita bersama, saya yakin revalidasi 2025 bisa menjadi momentum kebangkitan Geopark Kaldera Toba. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa kita mampu menjaga warisan alam ini demi generasi mendatang,” pungkas Ni Luh.
General Manager Badan Pengelola Geopark, Azizul Kholis, turut memaparkan persiapan yang tengah berjalan.
Ia menjelaskan bahwa sejak 11 hingga 13 Juli ini, timnya menggelar pra-revalidasi dengan menggandeng pakar internasional, Professor Soojae Lee dari Korea Selatan.
Hasil diskusi menunjukkan perlunya perbaikan, seperti penggunaan bahasa Inggris pada laporan riset yang sebelumnya dilakukan Pemprov Sumut pada 2024, serta penyederhanaan penjelasan geosite agar mudah dipahami pelajar.
Di akhir pertemuan, Ni Luh memastikan kesiapan setiap kepala daerah dalam mendukung Green Card Geopark Kaldera Toba.
Dengan sinergi pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha, diharapkan Green Card UNESCO bukan hanya jadi target, tetapi prestasi nyata yang membawa dampak positif bagi alam, budaya, dan kesejahteraan warga sekitar Danau Toba.
