PARBOABOA, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegur otoritas imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atas pelayanan di kantor imigrasi Indonesia yang banyak diprotes investor dan wisatawan. Salah satunya terkait sulitnya pengurusan visa dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).
Jokowi meminta Kemenkumham untuk segera melakukan pembenahan layanan imigrasi, agar arus investasi menjadi lebih baik dan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia meningkat.
"Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani, harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," tutur Presiden dalam rapat khusus membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 9 September 2022, dikutop dari Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (10/9/2022).
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan pemberian visa dan kitas harus mempertimbangkan soal besarnya nilai investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor. Seperti yang diterapkan negara-negara maju, dimana pengurusan visa dan izin tinggal bagi warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi atau keahlian khusus itu dipermudah.
"Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih?" kata dia.
Mantan Gubernur DKI ini mengancam, jika arahannya ini tidak segera dilakukan, dia akan mengganti seluruh Direktur Jenderal (Dirjen) Kemkumham dan seluruh jajarannya.
"Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu. Ganti semuanya, dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, enggak akan berubah," ucapnya.
