PARBOABOA, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat (Sumbar) Supardi menyebut lambatnya proses pengerjaan jalan tol Padang ke Pekanbaru merupakan tanggung jawab dari Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang berperan sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Tol itu proyek strategis nasional yang merupakan program dari presiden. Sekarang yang jadi persoalan lambatnya pengerjaan tol adalah pembebasan lahan,” kata Supradi dalam keterangannya kepada wartawan di Padang, Rabu (04/01/2023) malam.
Menurutnya, tak hanya Gubernur, persoalan terkait pembebasan lahan ini juga termasuk tanggung jawab dari bupati, dan untuk Walikota hanya berperan sebagai eksekutor saja.
“Penugasan untuk pembebasan lahan itu dilakukan gubernur tanpa meminta persetujuan kepada DPRD. Kami DPRD hanya melakukan pengawasan terhadap langkah yang diambil gubernur,” ujar Ketua DPRD Sumbar.
Sementara itu, pihak DPRD tentu mendorong agar proyek itu berjalan sesuai dengan perencanaannya karena ia menilai, pembangunan jalan tol ini dianggap vital dalam membangun perekonomian Sumatera Barat. Namun, jika pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur ini belum juga rampung, maka Sumbar akan semakin ketinggalan dalam perputaran roda ekonomi. Pasalnya, saat ini Sumbar menempati nomor urut 6 dari 10 provinsi di Pulau Sumatra yang mengindikasikan daerah ini semakin tertinggal dalam hal pertumbuhan ekonomi.
“Tentu kami mendorong agar pembangunan tol ini dapat terus dilanjutkan, dan saya yakin tidak ada satupun orang Sumbar yang menolak tol. Kelemahan Pemprov Sumbar hanya soal komunikasi dengan masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Supriadi memaparkan, Sumbar memiliki pertanian, perkebunan, dan peternakan yang dapat dibawa ke provinsi lain, dan akan semakin lancar dengan adanya jalan tol karena pendistribusian menggunakan jalur darat akan menjadi lebih efektif.
“Saya percaya kita akan konsentrasi masalah tol untuk penyelesaian, dan memang selama ini kita belum fokus selesaikan tol,” pungkasnya.
