PARBOABOA, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada enam wilayah di Indonesia mengalami inflasi tertinggi yakni Bukittinggi, Bandung, Mohabagu, Maluku, Manokwari dan Kupang pada Januai 2023. Lima di antaranya angkanya tembus 7 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono memaparkan angka inflasi di Indonesia secara year on year (YOY) Januari 2023 mencapai 5,28 persen. Angka tersebut disumbang dari beberapa wilayah yang ikut mengalami inflasi.
Margo merinci, pada Januari 2023 semua kota mengalami inflasi dan yang tertinggi ada di Kalimantan, Kota Baru 7,78 persen dan terendahnya ada di kota Sorong 3,23 persen. Penyebab inflasi tertinggi di Kota Baru disumbang kenaikan angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, bensin, beras, rokok kretek filter, dan bawang merah.
Margo melanjutkan, wilayah yang mengalami inflasi tertinggi Kota Bukittinggi tembus 7,17 persen, Bandung 7,37 persen, Mohabagu Sulawesi sebesar 7,42 persen, Manokwari Maluku 6,08 persen kemudian Bali, Nusa Tenggara dan Kupang mencapai 7,08 persen.
"Inflasi yang tinggi kita semua tau itu berdampak pada daya beli. Jadi kalau pendapatan peningkatan lebih lambat daripada kenaikan harga itu pasti akan menguras daya beli. Maka kita wajib menjaga pergerakan inflasi jangan sampai terlalu tinggi,” kata Margo, Rabu, (08/02/2023).
Margo menjelaskan, sedangkan inflasi terlalu rendah dan berlangsung cukup lama menandakan bahwa perekonomian tersebut sedang lesu.
“Nah, yang bagus bagaimana? Yang bagus adalah inflasi rendah dan dapat diprediksi,” jelas Margo.
Oleh karena itu, kata Margo, Bank Indonesia membuat inflation targeting supaya berbagai kebijakan itu bisa dikelola. Apabila inflasi dalam range tertentu yang menjadi target dari bank sentral ini diharapkan berbagai kebijakan bisa diarahkan jika inflasinya bisa dikendalikan dalam level yang disepakati dengan pemerintah.
“Jadi ini yang perlu mendapat catatan ya, tetap ada inflasi tetapi tidak terlalu tinggi dan fluktuasi bisa kita prediksi. Sehingga berbagai kebijakan baik pelaku usaha maupun pemerintah bisa menggerakkan keputusan-keputusan dalam produksi maupun berbagai kebijakan lain dalam mengendalikan daya beli masyarakat,” ucap Margo.
