PARBOABOA, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar anggaran penanganan kemiskinan tidak dibelanjakan untuk urusan yang tak berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
“Presiden mengarahkan agar anggaran terkait kemiskinan tidak dibelanjakan untuk urusan yang tak berdampak langsung ke penurunan kemiskinan," kata Anas dalam siaran pers di laman resmi Kemenpan-RB, Senin (30/01/2023).
Anas kemudian mencontohkan urusan-urusan yang dianggap tak berdampak langsung pada tujuan diadakannya anggaran tersebut.
"Seperti seminar yang berulang, atau sosialisasi program secara terpusat di kota-kota besar yang semestinya bisa dikurangi dengan alternatif virtual,” tutur Anas.
Ia mengungkapkan jika saat ini ada sejumlah instansi yang memiliki program kemiskinan, namun belum sepenuhnya berdampak secara optimal. Adapun kondisi itu terjadi di instansi-instansi tingkat daerah yang menggunakan anggaran besar untuk program studi banding di hotel.
“Jadi misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada. Bapak Presiden ingin anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga,” jelas Menpan-RB.
Lebih lanjut, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September tahun 2022, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,75 persen. Persentase ini menurun dibandingkan tingkat kemiskinan pada September tahun 2021 sebesar 9,71 persen.
Oleh karena itu, pemerintah menargetkan angka kemiskinan di tahun 2024 menurun 1,2 persen atau menjadi 7 persen.
"Artinya bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun," ujarnya.
"Sehingga bisa mencapai 7 persen pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan,” tegas Anas.
