PARBOABOA - Jejaring sosial X atau yang sebelumnya bernama Twitter, akan kembali menerima iklan politik setelah hampir empat tahun dilarang. Tentu keputusan baru ini disertai dengan sejumlah syarat.
"Membangun komitmen kami terhadap kebebasan berekspresi, kami juga akan mengizinkan iklan politik," kata X dalam sebuah postingan blog pada Selasa (29/8/2023)
Pembaruan kebijakan X ini dilakukan menjelang pemilu Amerika Serikat pada 2024 mendatang. Namun, belum diketahui apakah terdapat jenis iklan politik yang dilarang oleh platform media sosial ini.
Pembaruan kebijakan X ini dilakukan menjelang pemilu Amerika Serikat pada 2024 mendatang. Namun, belum diketahui apakah terdapat jenis iklan politik yang dilarang oleh platform media sosial ini.
Dilansir Engadget, Rabu (30/8/2023), Twitter akan menerapkan kebijakan khusus, yakni unggahan promosi politik berbayar.
Kebijakan itu termasuk aturan yang melarang promosi konten palsu dan konten yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap pemilu.
Tidak hanya itu, Twitter juga berencana membuat pusat transparansi periklanan global, sehingga pengguna dapat melacak iklan politik di platform tersebut. Perubahan kebijakan ini disebut akan memberikan dampak signifikan pada pemilu 2024 mendatang.
Ditambah lagi, Twitter juga kini tengah membentuk tim yang mengawasi kebijakan keselamatan dan pemilu untuk memerangi manipulasi konten, menampilkan akun-akun tidak autentik, serta memantau ancaman-ancaman yang mungkin muncul pada platform tersebut.
Sebagai informasi, pada 2019, Jack Dorsey yang ketika itu menjabat sebagai CEO menyatakan bahwa jangkauan politik harus diperoleh, bukan dibeli.
Namun, hal itu berubah sejak Januari 2023 lalu ketika perusahaan melonggarkan pembatasan caused-based ads, yang dapat memfasilitasi percakapan publik terkait topik-topik penting.
Keterbukaan terhadap iklan politik ini, akan membawa keuntungan besar bagi bisnis iklan Twitter yang sempat menurun hingga 50 persen sejak diambil alih oleh Elon Musk.
Adapun keputusan pelarangan iklan politik diumumkan Dorsey setelah Facebook, Twitter, dan YouTube mendapat teguran dari bakal calon presiden AS dari Partai Demokrat, Joe Biden.
Kala itu, Biden merasa dirugikan atas iklan-iklan politik yang ditayangkan oleh Facebook. Iklan tersebut dianggap memuat informasi yang salah dan tidak berdasar mengenai hubungan keluarga Biden dengan pemerintah Ukraina.
Iklan politik itu diduga dipasang oleh tim kampanye Donald Trump yang ingin menjatuhkan kredibilitas Biden.
